Pelayan Partai Sesungguhnya…

Berbakti adalah melayani. Bekerja untuk kebaikan pihak lain. Berbakti mensyaratkan kerendahan hati dan memposisikan diri sebagai “pelayan” terhadap “tuan” yang dilayaninya. Si “pelayan” tidak berhak mengambil keuntungan atas kerja baktinya.

Ia justru merasa mendapatkan kehormatan ketika diberi kesempatan melayani. Seluruh hasil kerja bakti sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan yang dilayani.

Dalam konsep ini, bakti pada Negara, bakti pada Tuhan (agama) dan juga bakti pada Orang Tua. Bakti pada rakyat, tidak termasuk dalam hal ini. Sebagai contoh adalah pelayan partai. Seperti yang dikumandangkan oleh seorang pimpinan partai besar. Karena dalam realitas politiknya partai teralienasi dengan kepentingan rakyat. Definisi partai atas kepentingan rakyat ternyata jauh panggang dengan api, dengan kebutuhan riil rakyat itu sendiri.

Beberapa bidang pekerjaan, profesi dan atau okupasi ingin menggambarkan bahwa profesi tersebut adalah jalan berbakti. Pegawai Negeri Sipil (PNS), hakim, jaksa, TNI dan Polri, tentunya adalah jalan berbakti pada negara. Karena dengan kerja mereka yang berat dan berpotensi bahaya, mereka berusaha melayani negara dan masyarakat.

Akan tetapi, problem sistemik yang selalu muncul adalah masalah rendahnya kontra prestasi yang mereka terima (gaji rendah). Sementara kewenangan mereka yang besar yang rentan disalahgunakan sehingga muncul KKN, arogansi bahkan praktek-praktek kekerasan negara terhadap rakyat yang semestinya dilayani.

Pekerjaan politisi, baik sebagai presiden, menteri, sebagai anggota DPR, DPD semestinya juga adalah kerja bakti pada negara dan rakyat. Tanpa perlu mengulas lebih jauh lagi karena sudah banyak diulas para ahli, saya hanya ingin menambahkan bila keberadaan kerja politisi adalah untuk mewujudkan perlindungan pada seluruh tumpah darah Indonesia (yang terdiri dari beratus etnik, agama dan bahasa).

Namun hal ini justru linier dan tidak identik dengan tujuan diadakannya negara. Para politisi menjadi kaya raya, berkuasa, dan juga menjadi sekondan bagi para pemilik modal. Sementara rakyat kebanyakan (petani, buruh, kaum urban kota), tetap harus mencari dan menyelesaikan sendiri urusan sandang, pangan dan papan.  Tak hanya itu, rakyat juga harus memperjuangkan sendiri hak-hak hukum dan keadilannya.

Dalam fenomena sosial rakyat yang harus berjuang sendiri, maka kemunculan kelompok-kelompok kelas menengah yang atas inisiatif dan dengan sumber dayanya sendiri, membela rakyat adalah jawaban dari kondisi yang tidak linier konstitusi. Non Government Organization (NGO) yang lahir pasca berkuasanya orde baru yang represif, ternyata masih dibutuhkan hingga orde reformasi saat ini.

Kondisi pemenuhan hak-hak rakyat pada orde reformasi ternyata juga setali tiga uang dengan orde baru. Walau pranata demokrasi terbangun baik serta infrastruktur demokrasi dibangun masif, hal itu hanya menjadi instrumen yang tidak mekanis untuk dapat memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak rakyat. Instrumen-instrumen demokrasi tersebut hanya jalan ketika rakyat dengan keras mendorongnya.

Memang. Dalam orde reformasi ini tidak ada lagi kekuatan tunggal (monopolitik). Pada saat ini justru berkembang kekuatan politik yang bersaing berebut kuasa, namun abai pada rakyat. Antara kekuatan tersebut bisa saling sandera. Bisa saling sepakat untuk berbagi kue kekuasaan. Bersiasat politik dengan akal bejat. Korbannya adalah rakyat yang diabaikan.

Mereka akan saling bersiasat saat menjelang pemilihan kepala daerah, dengan mengabaikan akal sehat dan nilai-nilai dalam menetapkan calonnya, seperti melihat fenomena penggusuran-penggusuran rakyat di Jakarta. Nyaris tiada suara partai dan politisi yang dapat menyelesaikan ini.

Lihat diskriminasi atas kepercayaan dan agama baik yang dilakukan kelompok intoleran dan pemerintah; kasus Singkil, Ahmadiyah dan Syiah. Lihatlah korban Gafatar yang ingin membangun masyarakat mandiri, namun justru diusir paksa untuk meninggalkan rumahnya yang kemudian dibakar. Setelah itu distigma sesat.

Lihat ribuan juta hektar bumi Indonesia dikuasai para pemodal, sementara rakyat yang menghuni sepetak tanah negara sebagai tempat tinggal digusur atas nama penataan kota. Lihat presiden melalui Menkeu menerima para pemilik modal besar sebagai tamu terhormat di Istana Negara untuk diberi pengampunan pajak dan dihalalkan uangnya, sementara rakyat yang sakit walau punya BPJS dilempar sana-sini untuk menunggu ajal.

Kalau ada politisi bersuara soal amanat penderitaan rakyat (Ampera), maka itu cuma basa-basi. Karena nyaris suara itu akan tenggelam dilabrak partainya, bila partai tidak menghendaki. Fenomena Setya Novanto, politisi dan bos Partai Golkar yang berhasil merehabilitasi diri dari kasus “papa minta saham”, dengan menaklukan MK, MK DPR, juga Kejaksaan Agung adalah parade unjuk kuasa yang memuakkan bagi kita yang paham akan hukum dan politik.

Presiden Jokowi memang mengesankan pro-rakyat. Tapi itu kesannya saja. Karena ia ternyata hanya memprioritaskan soal infrastruktur, sehingga ketika mengalami defisit anggaran, dia mencari solusi dengan membentuk UU Pengampunan Pajak yang sangat bermasalah. Lihat Pasal 20 dan penjelasannya UU No 11 Tahun 2016. Karena pasal itu menjadi legalisasi pencucian uang bagi pemilik uang besar dari hasil kejahatan.

Jadi dalam masalah penegakkan keadilan dan hak-hak rakyat, Jokowi tampaknya kedodoran. Road Map hukum yang akan dibentuknya sebagai politik hukum juga belum kita ketahui arahnya. Lalu siapakah yang akan melayani kita?

Jangan berharap ada yang melayani rakyat dalam zaman transaksional ini. Kalaupun ada yang datang melayani dengan tulus, maka anggaplah itu berkah dari Tuhan. Kita harus menggalang kekuatan mandiri untuk menuntut hak kita yang diabaikan. Merebut hak kita yang diambil.

 

Salam Juang,

 

Sugeng Teguh Santoso, SH

Calon Walikota Bogor

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia dan Pendiri Yayasan Satu Keadilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*