GMPB OGAH JIKA USMAR JADI PLT WALI KOTA BOGOR

assa dari Gerakan Mahasiswa Peduli Bogor (GMPB) menggeruduk kantor DPRD, Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Kamis (25/1). Mereka menyuarakan penolakan keras jika wakil wali kota Bogor Usmar Hariman menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bogor, selama perhelatan Pilwalkot Bogor 2018. Massa menilai, Usmar Hariman memiliki rekam jejak yang buruk selama menjadi anggota DPRD Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor.

“Jangan sampai jabatan Plt disalahgunakan seperti dulu, rumah dinas jadi tempat usaha,’’ ucap koordinator aksi, Samsul Arifin, dalam orasinya.

Samsul mengatakan, berbagai ulah Usmar Hariman sedikit banyak telah mencoreng wajah pemerintahan Pemkot Bogor, sejak dilantik sebagai wakil wali, Agustus 2014 lalu. Yang paling membekas, di awal-awal masa kepemimpinannya mendampingi Bima Arya, Usmar menyulap rumah dinasnya menjadi tempat usaha yakni barbershop dan busana.

“Ini jelas menyalahi kebijakan. Usaha itu kan untuk kepentingan pribadi, sedangkan beliau pejabat publik,” kata Samsul.

Hebohnya lagi, saat itu, tempat usaha di aset milik negara tersebut tanpa malu-malu diklankan di media sosial. Pada iklan itu disebutkan alamat tempat usaha, yakni Perumahan Villa Indah Pajajaran, Jalan Dharmawangsa Nomor 9, Kota Bogor. Alamat yang sama dengan rumah dinas Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman.

“Karena itu, kami menyampaikan melalui DPRD Kota Bogor menolak Plt Wali Kota Bogor, jatuh kepada Usmar Hariman,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Samsul, Usmar Hariman juga sudah jelas menyatakan pengunduran diri dari jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor, jelang masa-masa pendaftaran Pilwalkot Bogor, awal Januari lalu. Sehingga DPRD Kota Bogor harus mempertimbangan hal itu dan turut menolak Usmar menjabat Plt Wali Kota Bogor.

“Kalau ini (Usmar Hariman menjabat Plt Wali Kota Bogor) terjadi, kami akan melakukan aksi lebih besar lagi menggalang mahasiswa dan massa Kota Bogor,’’ ucap Samsul.

Dia juga menambahkan, massa khawatir, Usmar bisa kembali menyalahgunakan wewenang dan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat Kota Bogor. “Masyarakat harus melek, terutama DPRD. Empat bulan Plt itu waktu yang cukup lama. Kami berharap Bogor bisa lebih baik lagi,’’ ujarnya. (SA)

 

 

sumber : mediabogor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*