Kemensos Ubah Sistem Penyaluran PKH Tahun 2019

Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengubah sistem penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Ditahun 2019 bantuan khusus masyarakat miskin itu diperhitungkan berdasarkan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga santunan yang diterima akan berbeda-beda mulai Rp2 juta-Rp3,5 juta.
Menteri Sosial RI, Idrus Marham menjelaskan pelaksanaan PKH tahun 2019 akan ada penambahan jumlah dana bantuan dengan perubahan sistem. Penyalurannya dilakukan berdasarkan beban yang ditanggung KPM. Artinya, semakin banyak beban yang masuk kategori penerima manfaat, dana bantuan semakin besar.
“Contohnya, jika dalam satu KPM itu ada ibu hamil, anak disabilitas, anaknya yang sekolah juga ada, dan ada orang tua yang diurus, itu semua akan diperhitungkan, jadi jumlahnya berbeda-beda,” kata Idrus saat menyalurkan PKH kepada 500 KPM di Gedung Graha Bakti Kwartir Daerah Pramuka Lampung, Senin (14/5/2018).
Menurutnya, perhitungan beban itu tidak memiliki batasan terhadap setiap KPM. Dengan syarat beban yang menjadi tanggung jawabnya masuk kedalam kategori penerima PKH. Besarannya akan beragam mulai terkecil sebesar Rp2 juta dan terbesar Rp3-3,5 juta. “Tapi, jika bantuan ini digunakan tidak sesuai peruntukkannya maka bantuannya bisa dicabut,” ujarnya.
Ditengah tahun politik 2018 ini, dia menghimbau dengan tegas agar pendamping PKH tidak masuk kedalam politik praktis, seperti menjadi tim sukses dan juru kampanye. Sebab, hal itu sudah ditandai dengan komitmen dalam penandatanganan fakta integritas.
“Pendamping PKH dilarang melakukan politik praktis dan itu sudah ditandai dengan penandatanganan integritas. Harus konsisten pada fakta integritas itu. Pendamping tidak boleh menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dan jika terbukti akan kami evaluasi dan diberi sanksi,” urainya.

 

sumber : lampost.co

Komentar