MENGEJAR INDONESIA KOMPETEN 2020

Oleh : Dr. (Cand) SAMPURNO WIBOWO, S.E.,M.Si.

Ada yang menarik ketika sebuah laman berita ternama yang berafiliasi dengan stasiun televisi ternama di Indonesia memberitakan pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait kemampuan SDM lokal tidak siap bersaing dengan tenaga kerja asing demikian dikatakannya pada laman berita tersebut pada 9 Maret 2018 lalu.

Sebagai warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pendidik (Dosen) dan sekaligus sebagai Asesor Metodologi Kompetensi BNSP dengan sertifikasi keahlian teknis bidang marketing, pernyataan tersebut cukup menggelitik dan mengganggu pemahaman berpikir saya. Sepanjang pengamatan bahwa sejak bergulirnya UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan PP nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sejak itulah Indonesia memiliki lembaga yang bertugas menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi. Artinya dengan penuh keyakinan bahwasanya BNSP pasti  mampu mensertifikasi tenaga kerja diberbagai bidang dan sektor yang ada di Indonesia.

Sebelum melangkah untuk menkonter pernyataan tersebut ada baiknya kita memahami apa dan bagaimana sertifikasi profesi di Indonesia. Pertama, terdapat dua pengertian profesi di indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 yang terkait dengan dunia pendidikan dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 yang terkait dengan pekerjaan. Kedua, dari pemahaman tentang profesi dalam bidang pekerjaan yang tertuang dalam PP. Nomor 31 2006 maka diperlukan sertIfikasi profesi untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi tertentu. Ketiga, pada pelaksanaan uji sertifikasi Sesuai dengan Perpres nomor  8 tahun 2012, Sertifikasi Kompetensi Kerja mempunyai dimensi sebagai sebuah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan atau Standar Khusus, sehingga dapat dilihat sistim sertifikasi ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam berharmonisasi dengan berbagai sistem nasional maupun internasional. Keempat, pada Peraturan BNSP nomor  01 tahun 2015, Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional adalah tatanan keterkaitan komponen sertifikasi kompetensi profesi yang mencakup pembentukan kelembagaan sertifikasi, lisensi, lembaga sertifikasi, pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi dan pengendalaian mutu sertifikasi yang mampu bersinergi dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja nasional.

Apabila dikaitkan dengan kompetensi  dalam dunia pendidikan tinggi setelah terbitnya Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia maka semakin jelas arah dan langkahnya baik dalam proses pembentukan kurikulum yang harus berbasis kompetensi dan menghasilkan output yang kompeten dan tersertifikasi dibidang tertentu melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP-P1) yang bernaung didalam perguruan tinggi baik sarjana strata satu maupun diploma tiga.

Pada pendidikan menengah kejuruan (vokasi) gema dan gaung sertifikasi kompetensi lebih terasa lagi dengan telah terbit instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, yang mana peraturan ini secara masif telah mendorong SMK untuk memiliki LSP-P1 untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.

Dengan demikian tampak jelas bahwa dunia pendidikan tinggi dan pendidikan menengah masing masing diharuskan menyiapkan lulusannya agar siap dan kompeten dalam menghadapi dunia kerja, persaingan kerja dan turbulensi dunia kerja. Secara khusus bahkan pada tingkat pendidikan menengah kejuruan dalam kurun waktu satu tahun kebelakang sangat didorong oleh pemerintah melalui berbagai insentif pelaksanaan sertifikasi dalam berbagai sektor salah satunya sektor industri.

Lantas dimana letak kontroversi pernyataan Menko Kemaritiman tersebut, jika dilihat sejak awal didirikan BNSP sebagai satu-satunya lembaga sertifikasi profesi ditambah regulasi yang mengiringi diantaranya adalah Perpres nomor 8 tahun 2012 dan yang terakhir Permen Perindustrian nomor 3 tahun 2017 bahwa upaya untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten bersertifikat mulai lini pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi cukup signifikan, tetapi permasalahannya  belum tampak secara masif pelaku industri dan pelaku usaha baik yang berbasis teknik, logam, teknologi dan jasa yang mensyaratkan para pelamar atau pekerjanya untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Hal tersebut menjadi penting, karena upaya membentuk dan menseleksi tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari lini pendidikan menengah dan pendidikan tinggi akan menjadi sia-sia belaka karena disatu sisi secara regulasi dan sukarela tenaga kerja yang mencari kerja telah memiliki sertifikat kompetensi sedangkan disisi lain tidak ada persyaratan untuk digunakannya. Hal lain pada bidang ilmu sosial masih sangat jarang dukungan regulasi pemerintah dalam pembentukan tenaga kerja bersertifikat kompeten, seperti bidang kepariwisataan, bidang jasa valuta asing, bidang jasa penggadaian, bidang jasa pemasaran, bidang pemasaran digital,  sehingga sangat dibutuhkan dukungan regulasi terkait dukungan dan program  Link and Match seperti yang sudah dilakukan pada bidang industri.

Mengejar Indonesia Kompeten 2020 sepertinya sudah tidak ditawar lagi, karena tahun 2020 menjadi momentum yang tepat setelah dua puluh tahun memasuki era milenium. Pergeseran paradigma menjadi tidak berjarak, generasi milenial, era digitalisasi dan  kompetensi menjadi keniscayaan untuk menyongsong era baru setelah tahun 2020 yang mana tenaga kerja sudah memiliki kesetaraan antara pendidikan formal dan informal dalam bentuk keahlian kompetensi dan pengakuan kompetensi menjadi dasar remunerasi. Peran pemerintah menjadi kunci penggerak utama Indonesia Kompeten tahun 2020 yaitu membuat regulasi bagi semua pelaku industri dan pelaku usaha diseluruh bidang dan sektor  mutlak mensyaratkan tenaga kerjanya memiliki sertifikasi kompetensi tanpa terkecuali, hal ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa tenaga kerja Indonesia pada dasarnya mampu dan siap bersaing baik dikancah nasional maupun internasional.

Menutup opini saya bahwasanya upaya pemerintah melalui BNSP untuk membentuk tenaga kerja kompeten bersertifikat telah memadai walaupun belum paripurna, pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baru masih perlu ditingkatkan dan menambah pengakuan kesetaraan internasional kompetensi juga diperlukan. Namun sekali lagi tekanan  pemerintah dalam bentuk regulasi untuk menjadikan syarat bekerja harus memiliki sertifikat kompetensi akan menjadi daya “ledak” yang luar biasa efeknya bagi pengakuan tenaga kerja Indonesia, sehingga tidak akan ada lagi yang “menafikan” kompetensi tenaga kerja lokal dan akan menjadi tuan rumah dinegeri sendiri yang selalu siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Selamat datang Indonesia Kompeten tahun 2020.

Penulis : 

Dr. (Cand) SAMPURNO WIBOWO, S.E.,M.Si.

PENDIRI LSP PIHAK KESATU (P-1) UNIVERSITAS TELKOM

KETUA BIDANG SERTIFIKASI LSP P-1 UNIVERSITAS TELKOM

DOSEN MARKETING FIT – UNIVERSITAS TELKOM

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*