Dugaan Pungli Program PTSL di Kota Bogor, Aktivis : Harus Ditindak Tegas

Dugaan adanya Pungutan liar (Pungli) pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kota Bogor, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Bogor, Rizqi Fathul Hakim, menilai praktik Pungli itu sangat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelumnya, program tersebut dikeluhkan masyarakat karena diduga adanya unsur Pungutan Liar (Pungli) yang melebihi Peraturan Walikota (Perwali) 2018. Berdasarkan Perwali 2018 biaya PTSL sebesar Rp.150ribu.

Menurut Rizqi perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Jadi terkait dugaan Pungli program PTSL di Kota Bogor harus ditindak tegas hingga mendapatkan sanksi hukum jika terbukti.

“Kami tegaskan kepada Satgas Saber Pungli Kota Bogor agar jangan main-main dan jangan lamban dalam memberantas pungutan liar,” ungkap Rizqi kepada wartawan, Minggu (4/10).

Kemudian, Rizqi menegaskan, jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menegaskan, bahwa Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, yang berfungsi untuk Intelijen, Pencegahan, Penindakan & Yustisi.

“Jadi ini betul-betul perkara yang sangat serius. Kalian bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tegasnya.

Dirinya meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI untuk menertibkan Tim Saber Pungli Kota Bogor agar bertindak cepat dalam memberantas Pungli di Kota Bogor.

(Oly)

Komentar