38 JUTA WARGA JABAR BUTUH BANTUAN, RIDWAN KAMIL SERUKAN SOLIDARITAS SOSIAL

38 JUTA WARGA JABAR BUTUH BANTUAN, RIDWAN KAMIL SERUKAN SOLIDARITAS SOSIAL

Smallest Font
Largest Font

BANDUNG | JABARONLINE.COM –Jumlah warga Jawa Barat (Jabar) yang membutuhkan bantuan meningkat dari 9,4 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa. Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Kang Emil) menyerukan perlunya solidaritas sosial.

Covid -19 ini adalah perang yang meluluhlantahkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” kata Kang Emil Kang Emil saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).

Advertisement
Scroll To Continue with Content

Kang Emil menjelaskan, terdapat peningkatan jumlah peduduk Jabar yang diberi subsidi yakni dari 9,4 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa atau lebih dari 2/3 dari total 50 juta jiwa populasi di Jabar. Adapun kepadatan penduduk Jabar yang perlu dibantu mayoritas ada di wilayah selatan.

“Jadi, Bapak dan Ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa,” kata Kang Emil.

Advertisement
Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.
Scroll To Continue with Content

Untuk itu, kata Kang Emil, kepekaan atau solidaritas sosial diperlukan untuk membantu sesama, khususnya bertepatan momentum bulan suci Ramadan.

“Dari kaca mata kami (Pemerintah Daerah Provinsi Jabar), narasi pembatasan sosial kedaruratan berubah menjadi solidaritas sosial,” kata Kang Emil.

Kang Emil pun menyoroti anggaran yang diterapkan pemerintah pusat ke daerah. Seharusnya, kata Kang Emil, penentuan anggaran berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

Provinsi Jabar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar, namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding ke provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit.

Contohnya berkaitan dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.

“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat covid-19 seperti sekarang ini, anggaran sedikit, penduduk banyak. Sementara provinsi lain penduduknya sedikit, anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas,” ucap Kang Emil, dilansir dari Humas Pemporov Jabar

sumber : https://bogor-kita.com/

Editors Team
Daisy Floren
Daisy Floren
admin Author