Komisi II Minta Pemprov Jabar Perhatikan Fasilitas UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon

KAB. CIREBON | JABARONLINE.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat soroti kurangnya anggaran pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati saat memimpin kunjungan kerja Komisi di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon. Senin, (5/6/23).

Lina menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerja di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan pihaknya menyebut ada salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.

Terlebih, Lina menilai UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon tersebut hanya memiliki satu tugas pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.

“Intinya UPTD ini ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan, yang ada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau mencari penghasilan di sekitar hutan biar mereka sejahtera, mereka diberikan pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm,” terang Lina.

Tak hanya pelatihan terkait pengelolaan nya saja, akan tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa diterima di masyarakat secara luas.

“Pemasarannya ikut serta diberikan pelatihan biar produk mereka yang dibudidayakan atau dihasilkan di hutan itu bisa diterima dipasar secara luas dan juga memiliki nilai jual yang tinggi tentu saja ini akan berimbas terhadap penghasilan masyarakat yang akan meningkat ketika produk mereka tersebut dipasarkan secara luas,” tutur Lina.

Namun, Lina soroti terkait workshop pelatihan yang berada di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan tersebut kurang mumpuni untuk melaksanakan pembinaan.

Lina berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memperhatikan anggaran untuk di alokasikan terhadap fasilitas dalam menunjang kegiatan pelatihan bagi masyarakat.

“Perlu support anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan dengan baik, biar program berjalan dengan baik dengan di dukung dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan,” tutup Lina.***