Aktivis Soroti Proses Hukum Ijazah, Polisi Dinilai Lambat

BOGOR | JABARONLINE.COM – Aktivis dengar kabar? kurang lebih lima bulan proses hukum terkait ijazah strata satu (S1) dari kampus Syamsul Ulum Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Partai Golkar Eka Wardhana di Polres Sukabumi Kota, kepolisan lambat dalam menangani kasus tersebut, sehingga menimbulakan kecurigaan kepada aparat kepolisian (Polres sukabumi).

Terkait itu, Feri selaku aktivis yang aktif dibeberapa organisasi kepemudan, angkat bicara dan memberikan sikap terkait dugaan kasus ijasah palsu wakil Ketua DPRD Kota Bogor.

Menurut Feri, hasil investigasi para mahasiswa 6 bulan lalu diketahui saksi – saksi sudah dimintai keterangan, bahkan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jabar – Banten sudah dimintai keterangan, sebagai lembaga yang kompeten dalam hal permasalahan ijazah pada perguruan tinggi swasta.

“Seharusnya pihak kepolisan sudah dapat mengambil keputusan atau sikap hukum dari keterangan dan bukti – bukti yang ada. Apalagi sebelumnya sudah diketahui hasil verifikasi LLDIKTI, dimana ada beberapa item yang tidak ada, seperti KRS, HRS, DHMD, Skripsi, dan SK Yudisium/Kelulusan,” kata Feri kepada wartawan.

“Bahwa dalam menangani suatu kasus dengan 2 alat bukti permulaan, itu sudah cukùp menjadi suatu acuan delik hukum, dengan adanya bukti yang jelas, seharusnya pihak kepolisian segera memproses hukum saudara Eka Wardana, jangan digantung seperti ini,” ungkap Feri

Masih kata Feri, jika permasalah ini tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian setempat, dia bersama para aktivis dan mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran di Polres Sukabumi.

“Maka dari itu kami minta kepada Polres Sukabumi untuk bersikap independen dalam menangani kasus ini. Agar Nama Kepolisian tetap disegani di negara ini,” tegasnya.

ON