Aliansi BEM PTM se-Indonesia Gruduk Istana Negara Jakarta

Jakarta- Ratusan mahasiswa tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia turun aksi tepatnya pada hari kebangkitan nasional.

Mahasiswa tersebut melakukan aksi pada Hari Selasa, 21 Mei 2019. Dimana, para mahasiswa memandang Mei adalah bulan kebangkitan nasional diawali tanggal 20 Mei.

Menurut mahasiswa, kesempatan itu adalah bulan yang menjadi sejarah penting perubahan bagi peradaban bangsa Indonesia.

“Bulan yang menjadi embrio gerakan kearah perbaikan. Namun, kami menilai setelah 111 tahun hari kebangkitan nasional saat ini bangsa Indonesia semakin terlihat ketidakjelasan,” kata Arif Rahman Hakim Sekjen BEM PTMI sekaligus Presma UHAMKA.

Dirinya menuturkan, ekonomi Indonesia tidak terarah, pendidikan tidak merata, dan kasus-kasus kemanusiaan semakin marak. Dengan demikian, para mahasiswa mengultimatum bahwa Indonesia terpuruk.

“Maka kami katakan ‘BANGKITLAH’! Dengan itu, kami BEM PTM se-Indonesia menggelar aksi di Istana untuk menjadi awal bagi gerakan-gerakan yang lebih masif di daerah se-Indonesia. Aksi ini merupakan aksi serentak seluruh daerah se-Indonesia yang dimana pada tanggal 21-31 mei 2019, umur kemanusian memang pendek tapi umur kemanusiaan itu harus panjang,” ucapnya.

Sementara, Iksan Awaludin Kordinator lapangan Presma STKIP Muhammadiyah Bogor sekaligus PRESNAS BEM PTM ZONA III DKI, Jawa Barat dan Banten mengatakan di bulan Mei ini merupakan bulan perjuangan kebangkitan bangsa.

“Tetapi dirinya mengatakan pada tanggal 21 Mei hari memperingati kesakitan nasional yang dimana hari ini negara kita sedang tidak baik-baik dan belum saja berdaulat secara ekonomi, Pendidikan dan politik,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan ajang refleksi bersama. Tidak hanya itu, mahasiswa juga memaparkan beberapa point pada aksi tersebut, diantaranya :

1. Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum selesai.
2. Mendesak Komnas HAM untuk mengusut tuntas kematian petugas KPPS pada Pemilu 2019.
3. Mendesak pemerintah untuk mengurangi hutang negara yang dimana hari ini sudah mencapai 5.542 Triliyun.
4. Menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
5. Menuntut pemerintah untuk melakukan pemerataan dalam hal proses, sistem serta kualitas pendidikan yang merata di wilayah seluruh indonesia ( UUD 1946 pasal 31 ayat 1) serta menindak tegas betuk upaya komersialisasi dalam dunia pendidikan.

(Oly)