BOGOR | JABARONLINE.COM – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau arus penumpang di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020). Dalam kesempatan yang sama, Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bogor pun menerjun 40 armada bus untuk mengurai lonjakan penumpang commuter line yang kerap terjadi setiap Senin pagi.
Dalam pantauan di lapangan, kepadatan di Stasiun Bogor mampu terurai. Berbeda dari Senin pekan lalu yang sampai mengular hingga area parkir Stasiun Bogor. Jaga jarak antar penumpang, baik ketika antre maupun di dalam KRL juga terlihat berjalan cukup baik.
Bima Arya dan Anies Baswedan serta didampingi pihak PT KAI dan KCI tampak melakukan koordinasi di lapangan. Sesekali terlihat memberikan masukan dan evaluasi. Mereka juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penumpang.
Terurainya kepadatan di Stasiun Bogor, kata Bima Arya, karena sejumlah indikator yang telah dilakukan stakeholder terkait, seperti tersedianya armada bus gratis hingga pengaturan jam kerja.
“Pagi ini ada tiga hal yang lebih baik. Pertama, karena ada bus bantuan pemprov DKI 30 unit dan Pemkot Bogor 10 unit. Kedua, sistem antrean yang jauh lebih baik sehingga lebih rapi. Ketiga, banyak penumpang yang berangkat Minggu sore atau malam dari Bogor dibanding Senin pagi. Jadi, meski padat bisa diurai,” ungkap Bima.
Ia menambahkan, sejumlah kebijakan tersebut masih akan terus dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. “Saya berterima kasih ke KCI, Pak Gubernur yang ikut bersama sama mengurangi kerumunan. Yang perlu dicatat bahwa ini belum sampai 50 persen penumpang yang sudah mulai kerja. Ketika ada peningkatan lebih lagi, perlu ada pengaturan, koordinasi lebih lanjut lagi. Sudah ada shift kerja mungkin belum maksimal karena baru beberapa hari diimbau,” jelasnya.
Sementara itu, Anies mengaku bersyukur bantuan bus gratis mampu mengurai kepadatan di Stasiun Bogor. “Ada 50 bus sekolah yang dikirimkan ke beberapa stasiun termasuk ke Bogor. Semula semua akan ke Bogor tapi kemudian diatur kembali agar bisa membawa dari beberapa stasiun,” ujarnya.
“Kedua jam kerja, baik ASN maupun swasta itu sudah dibuatkan jeda dalam aturannya minimal 2 jam. Nah, sekarang kita sepakati 3 jam. Selisih shift satu dengan shift dua adalah 3 jam. Tujuannya mengurangi kepadatan. Ini semua dilakukan bukan semata-mata memenuhi peraturan tapi untuk keselamatan pekerja. Apapun pengaturan yang dilakukan harap dilakukan karena demi keselamatan. Saya berterima kasih kepada KCI dan Pemkot Bogor untuk memastikan warganya dengan baik. Bagi warga ketika sampai di Jakarta akan selalu diimbau agar mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” tambah Anies.
Terpisah, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan Gugus Tugas Nasional sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
“Berdasarkan data satu moda transportasi, seperti commuter line atau KRL, lebih dari 75 persen penumpang KRL adalah para pekerja, baik ASN, BUMN, maupun swasta. Kalau kita perhatikan detail pergerakannya, hampir 45 persen mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 5.30 sampai 6.30,” ujar Yurianto di Jakarta.
Yurianto mengatakan bahwa kondisi tersebut berisiko ketika para pekerja berangkat secara bersamaan pada jam yang hampir sama, menuju ke tempat kerja. Surat edaran tersebut akan mengatur dua tahapan awal mulai bekerja, yang diharapkan dapat berimplikasi pada akhir hari jam kerja.
“Untuk gelombang pertama, kita berharap, bahwa seluruh institusi yang mempekerjakan ASN, BUMN, maupun swasta, akan menggunakan dua tahapan. Tahap pertama atau gelombang yang pertama, akan memulai pekerjaan mulai 07.00 sampai 07.30 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja, maka akan mengakhiri pekerjaannya di 15.00 atau 15.30,” ujarnya.
Sementara gelombang yang kedua, diharapkan mulai bekerja pada pukul 10.00 sampai 10.30, sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30. Upaya ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang.
Gugus Tugas berharap penerapan protokol kesehatan dapat diselenggarakan secara lebih baik, secara konsisten, baik pada sisi fasilitas yang tersedia, maupun pada sisi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu. “Keseimbangan ini harus kita laksanakan dan kita membutuhkan kerjasama, dan partisipasi semuanya,” tutupnya.
Red
