Audensi Kelompok Petani Pacira ke Komisi B DPRD Kab. Bandung, Pertanyakan Program Kartu Tani Progres Sibedas Tahun 2023

JABARONLINE.COM – Para petani yang tergabung di Forum kelompok tani Pacira beraudensi ke komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Pertanyakan soal Program Kartu Tani, Progres Hibah Sibedas Tahun 2023, yang sampai saat masih belum terealisasi.

Pada kesempatan itu hadir, Kepala Dinas Pertanian H. Ningning Yuningsih, Perwakilan dari BUMD PT. Bandung Daya Sentosa (BDS), Pimpinan Bank BPR Kertaharja, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi dan para petani yang ada di Kab. Bandung

Dalam audensi tersebut diterima langsung oleh ketua komisi B, Praniko Imam sagita, dan Anggota DPRD Lainnya.

Salah satu perwakilan dari Ketua Kelompok Tani Koswara, mempertanyakan terkait realisasi hibah dari pemkab Bandung yang sampai saat ini belum terealisasi.

“Padahalkan sejak 5 april uang sudah ada di Bank BPR kertaharja, tetapi kenapa masih belum juga, kami sebagai ketua kelompok tani dipertanyakan oleh para anggota kami,” katanya di Gedung Komisi B DPRD Kab. Bandung, Senin (7/08/2023).

Sedangkan Pimpinan Bank BPR Kertahararja, H. Aep mengatakan, Tidak akan mencairkan, tanpa adanya invoice, bukti pembelian alat pertanian atau pupuk karena mengikuti regulasi yang ada.

“Kemudian Kepala Dinas Pertanian, H. Ningning, harus segera mencairkan kepada Bank BPR kertaraharja, Semester satu Sebesar 12.5 milyar untuk para petani, yang ada di kab. Bandung,” ucapnya.

“Dan para petani boleh berbelanja dimana saja asalkan berbadan hukum dan ada bukti pembelian invoice dan kwetansi untuk mempermudah pencairan dana hibah program kartu tani tersebut,” ujarnya di lokasi.

Kemudia Ketua Komisi B DPRD kab. Bandung, Praniko Imam sagita juga menuturkan, Hasil dari mupakat di audensi kali ini, Alhamdulilah sudah ada titik terang untuk penyelesaiannya, Bahwa petani harus membelanjakan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk pertanian seperti pupuk dan lainnya.

“Tetapi harus berbelanja di toko yang berbadan hukum dan ada bukti pembelian kwetansi, dan invoice untuk mempermudah pencairannya dari bank BPR Kerta Raharja, dan hasil ini telah di setujui oleh semuanya di audensi hari ini,” ungkapnya.***