Beni Pramula : Pilkada, Calon Kepala Daerah Harus Jadi Teladan, Jangan Ada Kerumunan Masa Yang Ada Satukan Asa

JABARONLINE.COM – Pemerintah, DPR beserta penyelenggara Pemilu telah sepakat untuk tetap melanjutkan proses Pemilihan Kepada Daerah Serentak di Tahun 2020 ini, yang direncanakan tanggal 9 Desember 2020. Di tengah skeptisisme sebagian publik, keberanian para pengambil kebijakan untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini patut diapresiasi. Setidaknya mereka telah memperhitungkan dengan matang mulai dari resiko, peluang dan tantangan. Sehingga tetap berani memutuskan untuk menyeleggarakan Pilkada serentak di Desember 2020 ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Beni Pramula (Presiden Pemuda Asia-afrika), menegaskan kembali dukungannya dan menekankan pentingnya keteladan calon kepala daerah yang berlaga dalam menaati regulasi tahapan pilkada dan taat terhadap protocol kesehatan.

Beni menyampaikan pentingnya keteladan dari para paslon. Kontestan yang berlaga harus mematuhi aturan yang disampaikan, jangan membuat acara kampanye seperti rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; serta kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan/atau sepeda santai. Selanjutnya, perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; serta peringatan HUT partai. para pihak yang melanggar juga harus ditindak secara tegas. Disinilah pentingnya keteladanan calon kepala daerah agar memberikan contoh bagi masyarakat supaya jangan justru membuat kerumunan yang ujungnya nanti membuat kegaduhan dan berdampak pada kesehatan masyarakat, gunakan media sosial untuk berkampanye, jangan mengadakan kerumunan masa yang terpenting adalah menyatukan asa.

Baca Juga : Pilkada 2020: Gubernur Jabar Kukuhkan 7 Penjabat Sementara Bupati/Wali Kota

Advertisement

Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.

Scroll To Continue with Content

“Sejak wacana Pilkada ditengah pandemi ini bergulir, kami konsiten mendukung dan berkeyakinan bahwa Pilkada akan sukses. Namun disamping optimisme tersebut tetap harus dibarengi dengan kontrol yang ketat terhadap komitmen stakeholder terkait yang akan berlaga dalam Pilkada 2020. Seperti hal yang menjadi kewajiban di masa pandemic ini yaitu tetap mengutamakan protokol kesehatan,  menghindari membuat kerumunan massa yang berpotensi membuat terjadinya klaster penyebaran baru”. Kata Beni, yang juga Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Selanjutnya Beni menekankan tentang pentingnya Kolaborasi, kolaborasi antar penyelenggara, kontestan yang berlaga, serta masyarakat menjadi kombinasi sempurna untuk menjaga pilkada serentak tetap menjaga protokol kesehatan. Penyelenggara membuat rule of the game, aturan yang wajib dijalankan para kontestan yang berlaga. Namun jangan lupa selain menetapkan rule of the game juga wajib mensosialisasikan how play the game, bagaimana aturan tersebut dijaalankan. Kontestan yang berlaga harus mematuhi aturan yang disampaikan, jangan membuat acara kampanye seperti rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; serta kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan/atau sepeda santai. Selanjutnya, perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; serta peringatan HUT partai. para pihak yang melanggar juga harus ditindak secara tegas”. Tutur Beni.

Selain itu, kata Beni Penyelenggara pemilu untuk tidak ragu melakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah. Selain Sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran. Bawaslu juga berhak untuk melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Proses penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu kepada pasangan calon maupun timses yang melanggar ketentuan yang berlaku juga harus didorong untuk mencegah terjadinya preseden yang buruk bagi demokrasi Indonesia.

“Kontrol dari Masyarakat juga sangat penting terhadap pelaksanaan kampanye dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara tidak memilih calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Bagaimana mungkin pasangan calon pemimpin tersebut akan memikirkan rakyatnya selama 5 tahun ke depan, jika saat berkampanye saja sudah berani melanggar protokol kesehatan yang merupakan hal utama di masa pandemi ini,” tambahnya.

“Optimisme melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini menjadi secercah harapan bagi Indonesia untuk bisa bangkit berdiri tegak pasca dihantam badai pandemi. Jika kita sukses melaksanakan pilkada di masa pandemi, akan menumbuhkan optimisme publik yang besar. Serta dapat menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Indonesia siap kembali berlari pasca dihantam wabah,“Harapannya.

Red