Bentuk Komunikasi Publik Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

JAKARTA | JABARONLINE.COM – Pandemi Covid-19 telah ada di Indonesia sejak akhir Februari 2020, hingga Minggu (17/05/2020) telah terkonfirmasi 17.514 positif, 4.129 sembuh, dan 1.148 meninggal dunia.

Ditengah masa pandemi Covid-19 ini, mengatur pola komunikasi publik pemerintah bukanlah hal yang mudah namun tetap harus dilakukan demi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih tahu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi banyak negara di dunia saat ini.

Menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto pada wawancara dengan Kompas.com pada 14 Maret 2020, merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik di masa pandemi Covid-19.

Salah satunya, pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data yang akurat. Dalam penyampaian komunikasi publik dibutuhkan narasi yang jelas dan berdasakan data yang akurat agar terbentuknya protokol komunikasi yang baik serta jaringan yang kuat guna membangun opini publik yang positif terhadap pemerintah.

Selain itu juga akan terbentuk kepercayaan, penerimaan, dan dukungan masyarakat yang akan mempermudah pemerintah dalam menerapkan kebijakan.

Dengan begitu, dapat terbentuk positive public opinion, trust, penerimaan dan dukungan serta step up foundation dari masyarakat. Menurut Gun Gun, pemerintah tidak cukup hanya membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 saja, tetapi perlu juga membentu Organ Komunikasi Penanganan Covid-19 debgan mengacu pada UU No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Hingga saat ini respon pemerintah adalah dengan membentuk Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
Hingga saat ini yang menjadi kendala penyampaian komunikasi publik mengenai Covid-19 adalah kondisi geografis dan budaya, dimana tidak semua daerah dapat terjangkau sinyal sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima informasi terbaru mengenai wabah Covid-19.

Sehingga hal itu juga kemudian melahirkan berbagai bentuk respon di tengah masyarakat. Adapun berbagai bentuk respon yang muncul tersebut adalah mulai dari yang belum tahu menjadi belum percaya kemudian memicu kepanikan hingga pada akhirnya mengubah perilaku masyarakat dan berujung stres.

Stress yang dialami beberapa masyarakat juga di dukung oleh faktor dimana masyarakat harus mengubaha pola hidup dari yang normal, menjadi lebih dibatasi dan diatur ruang geraknya. Dinamika kejadian yang timbul tidak hanya berhenti di sana.

Dalam kurun waktu dua bulan sejak dibentuk Media Komunikasi Publik Gugus Tugas, masyarakat juga kembali bereaksi ketika pemerintah memberlakukan aturan untuk tidak mudik. Banyak masyarakat yang masih belum menggunakan pemahaman kognitifnya untuk menyikapi keputusan pemerintah yang mengatur larangan mudik.

Oleh sebab itu, Tim Komunikasi Publik tak henti memberikan layanan informasi dan komunikasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menerima dan memahami ketentuan dan aturan yang diambil pemerintah demi memutus rantai penyebaran COVID-19.

Menurut paparan diatas, dapat diambil nilai penting enting bahwasannya:

* Pemerintah perlu menerapkan Finding Conclusion Recomendation (FCR) data dan kebijakan agar komunikasi publik tersampaikan secara jelas dan berlandaskan pada data yang akurat.
* Bentuk respon pemerintah adalah dengan membentuk Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
* Yang menjadi kendala penyampaian komunikasi publik mengenai Covid-19 adalah kondisi geografis dan budaya, dimana tidak semua daerah dapat terjangkau sinyal sehingga tidak semua masyarakat dapat menerima informasi terbaru mengenai wabah.

Penulis: Balqis Fauzira Adawinsa Putri, Universitas Brawijaya