Coretax dan Perubahan Sistem Pajak Disorot IAW : Tantangan Baru Menuju Transparansi Perpajakan di Indonesia

JABARONLINE.COM — Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dan menutup celah penghindaran pajak yang telah menjadi masalah menahun. Salah satu langkah besar yang diambil adalah penerapan sistem Coretax yang diharapkan mampu mengubah wajah administrasi perpajakan secara menyeluruh. Namun, apakah transformasi ini dapat berjalan tanpa hambatan?  

Coretax, yang merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), dirancang untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi bisnis, meminimalkan praktik manipulasi data, serta meningkatkan efisiensi layanan perpajakan. Sistem ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memantau laporan pajak secara real-time dan mendeteksi ketidaksesuaian data dengan lebih akurat.  

Menurut Iskandar Sitorus dari Indonesian Audit Watch (IAW), Coretax adalah inovasi yang sangat dibutuhkan, tetapi penerapannya tidak akan lepas dari tantangan. "Teknologi ini dapat memudahkan pengawasan pajak dan mempersulit praktik penghindaran pajak, tetapi hanya jika diterapkan dengan tepat dan didukung ekosistem yang matang," jelasnya, pada Rabu 5 Februari 2025.

Tantangan teknis dan sosial di balik digitalisasi perpajakan  

Meski Coretax menjanjikan efisiensi dan transparansi, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah. Wajib pajak di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet mungkin akan kesulitan dalam menggunakan sistem ini secara optimal.  

Selain itu, kurangnya pemahaman di kalangan wajib pajak mengenai digitalisasi perpajakan dapat menjadi penghambat lain. Tanpa sosialisasi yang efektif, Coretax berpotensi memicu kebingungan dan penolakan di masyarakat, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang belum terbiasa dengan sistem berbasis teknologi.  

Pengalaman negara lain dalam penerapan sistem perpajakan digital  

Indonesia sebenarnya dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah lebih dulu mengadopsi sistem perpajakan digital berbasis teknologi. Brasil dan India misalnya, sempat menghadapi gangguan teknis yang membuat proses pelaporan pajak menjadi kacau.  

Meksiko menghadapi tantangan dalam mengakomodasi sektor usaha kecil yang kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Sementara itu, Australia dan Selandia Baru sempat menuai kontroversi akibat kekhawatiran atas privasi data wajib pajak yang dianggap kurang terlindungi.  

"Indonesia perlu mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dengan memastikan sistem ini tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mudah digunakan dan memiliki perlindungan yang kuat terhadap data wajib pajak," ujar Iskandar.  

Perlunya regulasi dan pengawasan yang transparan  

Agar Coretax dapat berjalan optimal, diperlukan regulasi yang jelas terkait batasan penggunaan data serta mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak independen. Keamanan data wajib pajak juga harus menjadi prioritas utama untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi.  

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme banding yang transparan bagi wajib pajak yang merasa dirugikan oleh kesalahan sistem. Tanpa adanya jalur koreksi yang jelas, kepercayaan publik terhadap sistem ini bisa tergerus.  

Coretax merupakan langkah progresif yang dapat membawa perubahan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Jika diterapkan dengan baik dan didukung ekosistem yang matang, sistem ini memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menutup celah pengemplangan pajak yang selama ini sulit diberantas.  

Namun, jika persoalan teknis dan sosial tidak segera diatasi, sistem ini justru bisa menjadi tantangan baru yang menyulitkan wajib pajak. Transparansi, pengawasan independen, serta perlindungan data wajib pajak harus menjadi prioritas agar Coretax benar-benar membawa manfaat yang diharapkan. (Bro)