Dinsos Kabupaten Bandung Minta Maaf Atas Bantuan Beras Tak Layak Konsumsi: Salah Satu Supplier Ikut Angkat Bicara
JABARONLINE.COM - Polemik bantuan beras tak layak konsumsi yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) miskin ekstrem di Kabupaten Bandung memicu kekecewaan dan sorotan tajam dari publik. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini serta mengaku terjadi kesalahan teknis dalam proses penyaluran bantuan.
"Kami akui ada kesalahan dari kami, seharusnya kami melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat," ujar Kepala Dinsos Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, dalam keterangan persnya Senin (9/9/2024).
Tisna menyatakan pihaknya memahami bahwa bantuan ini sangat penting bagi para KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, kata dia, Dinsos merasa sangat prihatin dan bertanggung jawab atas insiden tersebut.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami akan terus berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," ungkapnya.
"Kami telah melakukan peanggilan dan teguran kepada pihak penyedia. Mereka telah menyatakan kesediaan untuk mengganti seluruh beras yang tidak layak konsumsi," sambung Tisna.
Peristiwa ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa bantuan sosial yang diterima masyarakat benar-benar layak dan bermanfaat.
Sementara itu, YT, salah satu supplier beras terbesar di Jawa Barat, mengungkapkan kekecewaan dia angkat bicara terhadap peristiwa ini.
"Harusnya pihak Dinsos Kabupaten dapat menggandeng perusahaan ataupun supplier yang berkecimpung di dunia perberasan yang benar-benar mengutamakan kualitas," ungkap YT melalui pesan singkat. Rabu, 11 September 2024.
"Banyak di Kabupaten Bandung perusahaan beras yang mengutamakan kualitas," sambungnya.
Ia juga menekankan jangan sampai terjadi kembali hal serupa, karena bantuan tersebut berhubungan dengan masyarakat, apalagi bantuan untuk masyarakat Miskin Ekstrem yang seharusnya bergizi dan dapat dikonsumsi.
"Semoga hal serupa tidak terjadi kembali, kalau sudah terjadi pastinya yang jelek di mata Masyarakat Bupati dan Dinsos bukan pemasoknya," tegasnya.
"Kedepannya Dinsos dapat lebih ketat pengawasannya untuk pengadaan barang yang di konsumsi masyarakat, agar hal serupa tidak terulang kembali," tambahnya.
Pernyataan YT menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinsos Kabupaten Bandung, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pengawasan dan penilaian terhadap supplier yang terlibat dalam pengadaan bantuan sosial. Harapannya, peristiwa ini menjadi***