Direktur PKSPD, Sebut Kotak Kosong Pemenang Pilkada Kabupaten Indramayu

INDRAMAYU | JABARONLINE.COM – Di kutip dari MCB, Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah, Oushj Dialambaqa menyebutkan, bahwa pemenang sebenarnya dalam pilkada Kabupaten Indramayu adalah pasangan calon nomor urut lima.

Diketahui sebelumnya, Pasangan Calon (paslon) dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu berjumlah empat paslon, “Rekapitulasi data masuk dari 317 Desa dan 8 Kelurahan dari 31 Kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Paslon 01 dengan 219.938 suara (26%), paslon 02 dengan 72.663 suara (9%), paslon 03 dengan 236.172 suara (28%) dan paslon 04 dengan 309.944 suara (37%),” kata Oushj melalui pesan singkat kepada MCB, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga : RSUD Al Ihsan Ingatkan Pasien Sembuh Bisa Terinfeksi Kembali

Erny Fitriawati, Istri Cawabup Paslon 02 Turun Gunung, Gelorakan Semangatnya, Sapa Warga Kecamatan Ciampea

Saat dikonfirmasi mengenai data yang ia dapat, Oushj mengatakan data tersebut diperoleh dirinya dari hasil komparasi data masing-masing tim sukses. “Itu data quick count yang dimiliki semua timses, dan saya mengkomparasinya dengan data versi timses lainnya,” ungkap Oushj.

Oushj memberikan kesimpulan, bahwa data yang ia peroleh dari hasil komparasi tersebut, pemenang pilkada Kabupaten Indramayu adalah paslon 05 atau kotak kosong. “Jumlah DPT 1.302.788, suara masuk 856.274, suara tidak sah 15.558, golput 431.990. Jika melihat data tersebut, suara tidak sah 15.558 ditambah dengan golput 15.558 suara berarti nomor lima yang menang,” tegas Oushj.

Suara unggul dari keempat itu, Nina-Lucky (paslon nomor urut lima) akan menghadapi tantangan tersendiri, dikarenakan tingkat kepercayaan publik dibawah 50%. “Dengan tingkat legitimasi politis dibawah 50% atau angka golput 52,2% maka Nina-Lucky akan menghadapi tantangan tersendiri karena tingkat kepercayaan publiknya dibawah 50%,” tambah Oushj.

Oushj mengatakan apabila pasangan Nina-Lucky dilantik nanti, di dalam setiap kebijakan yang diambil akan mendapat kontrol dan pengawasan yang ketat. “Jika nanti dilantik resmi menjadi Bupati maka dalam pengambilan diskresi publik akan berhadapan dengan kontrol publik yang ketat, apalagi dari parpol pengusung yang kalah menjadi oposan politik yang pragmatis kepentingan perut,” tuturnya.

Reporter : M. Sanaji/riliase

Editor : Atx