DPKPP Kabupaten Bogor Inisiasi Collaborative Governance Dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Desa Sukahati
Smallest Font
Largest Font
JABARONLINE.COM - Dengan mengusung tema Collaborative Governance, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor lakukan upaya penataan kawasan kumuh.
Program tersebut bertujuan untuk menurunkan luasan kawasan kumuh melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur dan dinas terkait, serta dunia usaha.
Advertisement
Scroll To Continue with Content
"Salah satu pilot project program ini berlokasi di Desa Sukahati, RT 05 RW 03, Kecamatan Cibinong," ungkap Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya. Minggu, (21/07/2024).
"Desa ini dipilih sebagai percontohan karena tantangan yang dihadapinya dalam mengatasi masalah kumuh dinilai representatif untuk diaplikasikan di kawasan lain di Kabupaten Bogor." sambungnya.
Advertisement
Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.
Scroll To Continue with Content
Di sisi lain, Teuku menerangkan bahwa program Collaborative Governance ini tidak hanya sekadar melibatkan pemerintah daerah.
Tetapi juga mengajak partisipasi aktif dari dunia usaha, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah hingga semua pihak bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.
"Dalam pelaksanaannya, berbagai dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Damkar saling bahu-membahu," terang Teuku Mulya.
Di sisi lain, Teuku Mulya menyampaikan harapannya agar kolaborasi ini tidak hanya sukses di Desa Sukahati, tetapi juga bisa dijadikan model untuk penanganan kawasan kumuh di daerah lain.
"Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen dari semua pihak, kami optimis dapat menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan," ujarnya.
Lebih lanjut, Teuku Mulya menilai keberhasilan program ini diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain.
Sehingga, daerah lain dapat mengadopsi pendekatan serupa. Sehingga masalah kawasan kumuh dapat ditangani secara lebih efektif dan efisien.
"Dengan Collaborative Governance, Kabupaten Bogor tentu akan siap menuju masa depan yang lebih bersih dan sehat," imbuh Teuku Mulya seraya berharap.***
Editors Team
Dede Surya
Author
