KAB. BANDUNG | JABARONLINE.COM-– kenaikan Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, karena akan memberatkan kepada kemiskinan masyarakat, dikatakan H. Dasep Kurnia Gunarudin, itu bersifat integral, seperti keputusan rekan-rekan anggota Fraksi PKS, karena sejak awal PKS Menyatakan sikap itu untuk menolak kenaikan BBM.
Berikut alasan penolakan tersebut, yang dikatakan legislator yang juga merupakan anggota DPRD kabupaten Bandung, Dasep mengatakan, “dengan adanya kenaikan ini, sebetulnya memberatkan masyarakat, terutama masyarakat miskin” setelah kemarin baru saja bangkit, dari keterpurukan perekonomian dengan adanya wabah penyakit covid-19, sekarang seolah dihadapkan masalah baru yang datang.
Ia juga membayangkan, beragam kesulitan yang akan dihadapi masyarakat, ironisnya buruh tani, yang ada di kabupaten bandung, padahal itu menurutnya masuk kepada kategori miskin, luput dari bantuan sosial.
seperti biaya produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan, yang di sebutkannya itu memerlukan perhatian dari pemerintah.
“Ini jelas merupakan pukulan berat bagi masyarakat miskin untuk bertahan dari mahalnya biaya hidup,” katanya di ruang Fraksi, Rabu 7 September 2022.
Ia menambahkan mengenai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu, menurutnya bukan solusi tapi merupakan sebuah upaya untuk menanggulangi permasalahan kenaikan harga BBM. “Masalahnya disini apakah uang itu akan mencukupi untuilk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau sebaliknya? Jadi salah satu cara yang efektif itu, dengan membatalkan segera kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Ia juga memprediksikan kalau dampak kenaikan harga BBM akan semakin menambah masyarakar miskin khususnya di Kabupaten Bandung. Kenyataan itu jelas membuatnya prihatin. Kalau hanya bangkit dari kesusahan lalu dijerumuskan kembali pada penderitaan, maka hanya membuahkan kesengsaraan signifikan kepada masyarakat miskin.
Untuk menanggulangi masalah tersebut, ia mengemukakan, pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Selanjutnya program-program pembangunan yang pro rakyat bisa segera diwujudkan sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, yang diakuinya hingga sekarang belum diimplementasikan Pemkab Bandung.
“Di dalam Perda itu disebutkan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung minimal 40% harus diberikan kepada usaha mikro. Aturannya sudah ada tapi kenapa belum juga dilaksanakan,” ungkap Dasep.
Dasep merasa optimis bila perda itu direalisasikan bisa mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bandung. Namun untuk masalah kenaikan harga BBM, ia atas nama Fraksi PKS tetap dengan tegas menolaknya.
(Dhera)
