Gubernur Jabar Dorong Percepatan Pembangunan Akses Penghubung Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KOTA BANDUNG | JABARONLINE.COM – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Nantinya, terdapat empat stasiun pemberhentian dalam rute tersebut, yakni Stasiun Halim, Karawang, Walini, hingga Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung.

Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Gubernur Jabar Ridwan Kamil berharap, moda transportasi penghubung antara Stasiun Tegalluar ke pusat Kota Bandung dapat segera diputuskan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Baca Juga : Atalia Ridwan Kamil Pantau Lokasi Banjir Bandang di Cibalong Garut

Menangani Masalah Pariwisata, Bupati Garut Bentuk Tim Khusus Pariwisata

Hingga kini, ia menilai rencana pembangunan jalur Light Rail Transit (LRT) dengan double track sebagai penghubung menuju stasiun di Kota Bandung belum memiliki kepastian.

“Satu hal yang masih belum diputuskan secara jelas (dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung) adalah penghubung dari stasiun terakhir di Tegalluar menuju Kota Bandung. Apakah LRT, harus segera diputuskan. Saya lihat dari Kemenhub dan KCIC belum fix memutuskan,” kata Ridwan Kamil saat menjadi narasumber web seminar KCIC “Future Now Urbanities Lifestyle, Lebih Cepat Lebih Dekat” melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (15/10/20).

Selain itu, Kang Emil sapaan Ridwan Kamil tak ingin moda transportasi penghubung terlambat dibangun. Adapun realisasi pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2020.

Meski begitu, Kang Emil menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mendukung keputusan pemilihan moda transportasi terintegrasi yang akan dibangun selama memudahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami dukung keputusan pemilihan moda transportasinya dan kami doakan lancar. Apa pun itu (transportasi penghubungnya), waktu sudah mendesak dan saya mengajak mari segera putuskan pilihan yang paling rasional,” ujar Kang Emil.

Dalam seminar secara virtual itu, Kang Emil juga menjelaskan bahwa pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer itu turut mendukung lahirnya tiga pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar, yakni Transit Oriented Development (TOD) alias pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik dengan konektivitas yang mudah di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

“Dengan kereta cepat, tiga pusat pertumbuhan baru akan lahir. Jadi jalur transportasi ini jangan dilihat hanya dari mewadahi kebutuhan volume pergerakan mobilitas eksisting, tapi juga jadi alasan melahirkan gagasan kota baru,” tutur Kang Emil.

Di masa depan, ia menambahkan, masyarakat akan memiliki pilihan tempat tinggal selain di kawasan metropolitan Jabodetabek atau Bandung Raya. TOD di area pusat kota baru Tegalluar, Walini, atau Karawang pun menjadi pilihan di karena di masa depan efektivitas bukan lagi mengenai jarak tetapi waktu.

“Kalau ditanya berapa jauh Jakarta-Bandung? Jawaban konvensional biasanya 130 kilometer, tetapi di masa depan jawabannya adalah 36 menit. Jadi waktu akan menjadi kata kunci baru dalam mempersepsikan sebuah jarak (di masa depan),” kata Kang Emil.

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub RI Heru Wisnu Wibowo berujar, moda transportasi penghubung stasiun Tegalluar ke pusat Kota Bandung akan diputuskan bulan depan.

“Banyak alternatif, saya harap di bulan depan sudah diputuskan,” ujar Heru.

Ia mengatakan, Kemenhub pun terus berkoordinasi dengan PT KCIC terkait penentuan lokasi yang paling efektif. Namun, pihaknya memastikan, pola pembangunan tersebut menggunakan sistem Business to Business (B2B) bukan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

“Kita terus koordinasi dengan KCIC terkait dengan lokasi fasilitas integrasi yang paling efektif,” kata Wisnu.

“Untuk fasilitas integrasinya ini nanti akan disiapkan oleh investor bukan pemerintah, karena kereta cepat ini investasi swasta,” ucapnya.

Red