Kelola APBD Efektif dan Efisien, Bima Arya Tekankan Tiga Hal Ini

KOTA BOGOR | JABARONLINE.COM – Dalam mengelola APBD agar menjadi lebih efektif dan efisien, Wali Kota Bogor, Bima Arya menekankan tiga hal kepada semua pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Bogor yang merupakan pengguna anggaran.

Pertama, peran pengguna anggaran atau pimpinan OPD ini sangat penting dalam merealisasikan program yang direncanakan.

Kedua, pastikan sistemnya berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan.

Baca Juga : Bersama Kemenkes, Bima Arya dan Dedie Rachim Pantau Simulasi Vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal

Advertisement

Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.

Scroll To Continue with Content

Ketiga, integrasikan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan sistem yang dimiliki Pemkot Bogor.

Hal tersebut dikatakannya saat Sosialisasi Bulan Perencanaan Pengadaan secara virtual di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (9/10/2020).

Menurut Bima, pemimpin itu adalah mereka yang harus tahu jalan, menunjukan jalan, dan memimpin jalan akan dibawa kemana.

“Itu esensinya pemimpin. Bapak dan Ibu adalah pemimpin. Semua adalah pengguna anggaran, dari awal selalu saya sampaikan uang rakyat harus kembali ke rakyat. Saya minta dijabarkan dan diturunkan oleh semua pengguna anggaran,” jelasnya.

Pemkot Bogor telah berikhtiar untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebesar Rp 1 Triliun dari sebelumnya Rp 400 Miliar. Kemudian merancang dan memutuskan RPJMD dengan DPRD Kota Bogor. “Memang ini bukan hal mudah,” kata Bima.

Dia meminta seluruh pimpinan OPD untuk memastikan bahwa kepala bidang (kabid) yang berkaitan dengan infrastruktur betul-betul menguasai apa yang direncanakan.

“Seringkali ada perencanaan yang belum matang dari setiap tahapan. Pengguna anggaran harus menguasai, apalagi program-program strategis,” tegasnya.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menambahkan, perencanaan yang baik jika disiplin dengan waktu. 2021 nanti ia meminta agar semua OPD bisa menekan Silpa.

Agar tidak mengalami keterlambatan, sebelum KUA PPAS 2021 ditetapkan semua OPD diminta sudah memulai merancang perencanaan untuk PBJ. “Misalnya cermati pekerjaan yang dapat dilaksanakan 11 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Perencanaannya harus matang agar tidak ada kesalahan, baik pekerjaan jasa maupun konstruksi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menuturkan, latar belakang kegiatan ini adalah arahan Presiden RI kepada para Gubernur pada 5 Juli 2020 mengenai percepatan anggaran 2020 yang menekankan pelaksanaan percepatan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Henny juga memaparkan, berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas PBJ dimana tahapannya dimulai dari identifikasi kebutuhan barang, penetapan jenis, cara dan jadwal serta anggaran PBJ.

Menurutnya, kesadaran mengenai kualitas pengadaan yang baik perlu dibangun, salah satunya melalui Pencanangan Bulan Perencanaan Pengadaan di lingkungan Pemkot Bogor.

“Dimana pada kegiatan ini perangkat daerah melakukan penyusunan perencanaan PBJ didampingi bagian PBJ dengan berpedoman kepada peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 dan Keputusan Deputi II Nomor 10 Tahun 2019,” sebutnya.

Disamping itu, penyusunan perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah tahun 2021 setelah nota kesepakatan KUA PPAS 2021.

Tujuan kegiatan ini kata Henny agar perangkat daerah nantinya memiliki rencana pengadaan yang kemudian dituangkan ke dalam rencana umum pengadaan dan membangun kesadaran tentang pentingnya kualitas PBJ pemerintah yang baik dalam rangka mendukung program strategis pembangunan Kota Bogor.

Turut hadir sebagai peserta secara virtual, kepala OPD, Kabag, Camat dan Lurah dengan narasumber dari Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan pada LKPP, Heldi Yudiyatna.

Red