KH.Agus Salim LC Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM

KH.Agus Salim LC Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM

Smallest Font
Largest Font

KABUPATEN BOGOR | JABARONLINE.COM – KH.Agus Salim LC Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor menanggapi keputusan Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 lalu.

” Saya sebagai masyarakat terutama dalam hal ini sebagai wakil ketua DPRD, mewakili masyarakat Kabupaten Bogor yang juga merasakan dampak kenaikan harga BBM tersebut, tentu saya sangat prihatin, oleh karena itu saya menolak kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah, kata KH Agus Salim kepada Jabaronline.com,” Senin (5/9/2022).

Advertisement
Scroll To Continue with Content

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa hal ini akan memberikan efek domino terhadap kehidupan ekonomi, diantaranya tarif transportasi juga akan naik, yang tentunya itu akan diikuti kenaikan bahan pokok maupun barang-barang lainnya. Jika tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan masyarakat, tentu akan berdampak turunannya daya beli masyarakat dan penambahan angka kemiskinan.
Program BLT yang akan digulirkan pemerintah, tidak akan menyelesaikan masalah. Ini seperti lagu lama yang diulang-ulang dan terbukti bukan solusi jitu dimana dilapangan pun proses penyaluran BLT bermasalah.

Lebih lanjut KH.Agus Salim mengatakan, ” “Kami dari PKS secara khusus sudah berkali kali menyampaikan kepada pemerintah terkait isu kenaikan harga BBM sebelum menjadi kebijakan seperti sekarang ini, kami menolak paling awal, tegasnya.

Advertisement
Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.
Scroll To Continue with Content

Penolakan ini disertai kajian serta solusi kongkrit, seperti dengan dihentikannya proyek-proyek besar seperti lKN.
Pemerintah jangan ngotot membangunnya, meskipun dananya sangat luar biasa besar, mengapa tidak untuk digunakan membuat kebijakan yang memihak masyarakat secara langsung, bukan malah sebaliknya, menyengsarakan masyarakat” tutupnya.(Acep Sanusi)

Editors Team
Daisy Floren