Komisi II DPRD Jawa Barat Terima Audiensi BPSK
Smallest Font
Largest Font
KOTA BANDUNG | JABARONLINE.COM – Komisi II DPRD Jawa Barat terima audiensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terkait upaya penguatan BPSK di jawa barat.
Dalam kesempatan tersebut bpsk menyampaian aspirasi terkait kesehahteraan pegawai dan adanya standar honor yang jelas
Advertisement
Scroll To Continue with Content
Ketua komisi II Rahmat Djati mengungkapkan, pihaknya akan mengupayakan keberpihakan anggaran pada tahun 2021 untuk mendukung program BPSK dapat tetap berjalan.
“Meskipun kita paham situasi pandemi memaksa harus menyesuaikan dengan anggaran. Walaupun nantinya akan bertahap, 50% di tahun anggaran 2021 dan di anggaran perubahan kita upayakan 50% untuk sisanya”ucap Rahmat Djati usai menerima audiensi di Gedung DPRD Jawa Barat, Jum’at (11/06/2021).
Advertisement
Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.
Scroll To Continue with Content
“Pada tahun 2022 BPSK ini kita siapkan untuk lebih matang baik dari sisi program ataupun pembiayaanya di APBD Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Terkait dengan keinginan BPSK untuk memiliki payung hukum lokal guna menopang tugas dan fungsinya Rahmat menegaskan, hal tersebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan sejumlah pihak.
“Tadi ada wacana jika diperlukan mungkinkah perlu ada payung hukum lokal atau hukum mandiri berupa perda, dan saya sampaikan ulang ke forum BPSK, bisa didiskusikan dengan Disperindag apkah dirasa perlu atau tidak, kita akan menyesuaikan dan sekaligus kita akan melakukan kajian di internal komisi,” katanya.
“Nantinya kira kira untuk tahun 2021 kita ingin bpsk terjaga performance kinerjanya untuk perlindungan konsumen juara di Jawa Barat,” pungkasnya.
Reporter : Nu
Editors Team
redaksi jabaronline
Author
