Lawan Bank Emok, Sekda Jabar Minta BUMDes Kuatkan Eksistensi, DPP KNPI : Solusi Atasi Kesenjangan Ekonomi Desa

JABARONLINE.COM - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan ujung tombak dalam memperkuat perekonomian di wilayah Desa. 

Namun, tidak sedikit BUMDes yang ada di wilayah Jawa Barat jalan ditempat, bahkan hanya sebagai pembuang anggaran saja. 

Dalam hal ini, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman mendorong Bumdes dan Bumdesma di 18 kabupaten Jabar agar menguatkan eksistensinya guna menyelamatkan masyarakat dari jerat rentenir atau bank keliling/bank emok. 

Menurut Herman, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dapat menjadi solusi konkret menghindarkan masyarakat dari jebakan rentenir, dengan cara menyediakan kegiatan simpan pinjam produktif yang rendah bunga. 

"Salah satu potensi bisnisnya adalah simpan pinjam, tentu dengan jasa yang kompetitif, karena modalnya juga modal bersama. Ini stimulus dari pemerintah dan modal masyarakat yang dikelola oleh BUMDes BUMDesma," ujar Herman Suryatman pada kegiatan 'Penguatan BUMDes/ BUMDesma bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKPD)', di Grand Sunshine Kabupaten Bandung, Senin (13/5/2024). 

Sekda Herman mengungkap, masyarakat sebetulnya sudah tahu risiko jika meminjam uang ke bank keliling atau rentenir. Tapi karena desakan kebutuhan dan persyaratan yang sangat mudah, bank emok kerap menjadi pilihan relistis. 

Bandingkan dengan koperasi, Bumdes atau Bumdesma, apalagi bank, dalam proses pinjam uang membutuhkan syarat - syarat yang dianggap menyulitkan nasabah. 

Bank emok sepintas terlihat memudahkan nasabah dengan layanannya yang cepat dapat uang, tapi di balik itu ada jebakan yang memberatkan nasabah.  

Ditambah, dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah ada istilah  _'kumaha engke'_ (gimana nanti saja)_ sehingga risiko terjebak bunga berlipat - lipat kerap diabaikan.  "Maka BUMDes dan BUMDesma harus bisa mengatasi dua poin tersebut," tegas Herman. 

Solusi yang bisa dilakukan, pertama kata Herman, BUMDes dan BUMDesma harus  mengidentifikasi keseharian warga calon nasabah. Jjika reputasi nasabah yang akan melakukan simpan pinjam baik, maka akses keuangannya harus dipermudah. 

"Ada modal sosial, karena di desa orang- orang kenal," katanya. 

Solusi kedua, masyarakat perlu diedukasi agar literasi keuangannya meningkat. Selalu menjadikan lembaga keuangan legal dan formal sebagai 
pilihan pertama. 

"Insyaallah bank emok hilang dengan sendirinya. Kami berupaya menyiapkan desain yang baik," kata Herman. 

Herman memotivasi BUMDes dan BUMDesma agar selalu ada pada kondisi keuangan yang sehat sehingga bisa terus berperan aktif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Saya berharap kepada teman- teman BUMDes dan BUMDesma yang sudah sehat pertahankan, tingkatkan, dan jangan ada persoalan, secepatnya bebenah segera perbaiki manajemen," katanya. 

Herman berharap BUMDes dan BUMDesma menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. "Kaau butuh modal silakan datang ke BUMDes, dengan catatan _wayahna_ dikembalikan supaya BUMDes BUMDesmanya berkelanjutan," kata Herman. 

Sementara itu, Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Feri B Hasan merespon postif langkah Sekda Jawa Barat dalam mendorong BUMDes ke arah produktif dan berguna bagi masyarakat Desa. 

Hasil pemengamatanya, banyak BUMDes yang ada wilayah Jawa Barat khsusnya Bogor  jalan ditempat, bahkan ada yang tidak operasi. 

"Banyak BUMDes yang stagnan dan belum bisa berpihak kepada masyarakat, ada juga sebagain desa yang tidak mengoperasikan sebagai mana khithanya", kata Feri. 

Menurutnya, BUMDes menjadi tombak utama dalam menyelesaikan permasalahan perkonomian masyarakat Desa. Apalagi BUMDes sudah memiliki legalitas kuat dalam mengelola anggaran Desa melalui penyertaan modal yang mencapai ratusan juta rupiah. 

"Adanya BUMDes seharusnya mengurangi masalah perekonomian masyarakat Desa, apalagi anggaran pernyertaan modal yang mencapai ratusan juta jika dikelola dengan SDM yang baik bisa menjadikan Desa mandiri secara ekonomi", imbuhnya. 

Ketua Bidang Informasi Forum Alumni BEM itu sepakat dengan pendapat Sekda Jawa Barat terkait eksistensi BUMDes untuk melawan kesejangan ekonomi masyarakat Desa. 

" Saya setuju dengan arahan Bapak Sekda Jabar terkait BUMDes, Bahwa BUMDes harus berjalan sebagaimana mestinya dan menjadi solusi bagi masyarakat Desa", pungkasnya.***