LSM KPK Nusantara Bogor Adakan Rapat Kerja Tahun 2023, Ketua DPC Bogor: Korupsi Dimulai dari Tahap Perencanaan dan Penyimpangan Pelayanan Publik

BOGOR | JABARONLINE.COM – LSM Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara DPC Bogor mengadakan kegiatan rapat kerja tahun 2023 serta bimbingan teknis Tupoksi LSM KPK Nusantara kepada jajaran pengurus dan anggota di kantor Media Center Borsuci di Jl.Soemantadireja No.17 Bogor Selatan Kota Bogor, Sabtu, 04-03-2023.

Dalam arahannya Ketua DPC LSM KPK Nusantara Bogor, Soklar, SE, (Oskar) menyampaikan, bahwa LSM KPK Nusantara melaksanakan kegiatan berdasarkan Tupoksi diantaranya melakukan pemantauan pelaksanaan APBN/APBD dan pengawasan pelayanan publik.

Selanjutnya Oskar menegaskan, bahwa LSM KPK Nusantara adalah LSM tingkat nasional bukan lokal karena hampir disetiap propinsi ada perwakilan DPD, kita harus bangga menjadi anggota LSM KPK Nusantara, harus bisa menjaga marwah, dan melaksanakan Tupoksi LSM KPK Nusantara sesuai dengan AD/ART.

Menurutnya, tingginya kasus korupsi yang terjadi karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan Standar Pelayanan Publik yang seharusnya.

Sedangkan jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi karena tidak memberikan pelayanan, penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, imbal jasa dan diskriminasi.

Disamping itu tindak pidana korupsi diawali dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, karena perencanaan tidak tepat atau direkayasa maka dipastikan akan timbul kebocoran anggaran negara pada saat pelaksanaan, misalnya dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya harga satuan barang/jasa dibuat harga tertinggi tapi saat pelaksanaan mencari harga terendah sedangkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menyesuaikan harga satuan di RAB, dari selisih harga itulah salah satu modus operandi Korupsi.

Ia juga menyampaikan keprihatinan dari perilaku ASN/pejabat yang bergaya hidup hedon dari sumber penghasilan yang diragukan asal muasalnya, itulah salah satu cara mendapat harta diantaranya dari penyimpangan pelayanan publik.

Struktur Organisasi LSM KPK Nusantara dibentuk mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC dan PAC untuk tingkat Kecamatan bahkan jika perlu dibentuk Ranting disetiap Kelurahan atau Desa dengan tujuan untuk mempersempit ruang gerak koruptor.

Selanjutnya Oskar menyampaikan, akan diadakan reorganisasi kepengurusan DPC LSM KPK Nusantara Bogor dan membentuk PAC dibeberapa Kecamatan, dengan harapan dapat membantu mencegah tindakan korupsi disetiap wilayahnya, pungkasnya. (Hendri)