Masih Ada Warga Kota Bogor Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah?

BOGOR | JABARONLINE.COM – Bantuan sosial (Bansos) yang terus dibagikan sebagai jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama wabah COVID-19. Namun dalam proses distribusi, masih ada warga yang tidak tersentuh.

Salah satunya Nata (46) berdomisili di wilayah RT 03/09 Kelurahan Kedungbadak, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Nata yang tinggal di sebuah gubuk ukuran 3×3 meter ini setiap hari bekerja menyapu jalan di perumahan Cimanggu Asri.

Setelah itu, untuk memenuhi kebutuhannya menjadi pemulung barang rongsokan, dan keseharian untuk memasak pun hanya menggunakan kayu bakar.

“Ya kalo di perumahan, saya menyapu di gaji 300rb/bulan, kalau hasil pulung rongsok 50ribu seminggu mbak, belum ada bantuan kalo kesini sih, kalau bantuan dari pemerintah belum pernah sama sekali”, kata Nata kepada awak media, Sabtu (9/5/2020).

Senada dengan Nata, ibu Irna yang merupakan tetangga Nata mengatakan, dahulu Nata tinggal bersama istrinya namun telah bercerai dan 2 anaknya ikut dengan neneknya di Setu Kelurahan Sukadamai masih di Kecamatan Tanahsareal juga”, ungkapnya.

Sementara ketua RT setempat belum dapat dimintai keterangan hingga berita ini diturunkan padahal telah dihubungi agar memberikan keterangan apa Nata sudah terdata belum.

Bukan hanya pemerintah daerah yang mendistribusikan bantuan ke warga yang secara ekonomi terdampak Covid-19. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pekan ini mulai menyalurkan dua bansos.

Bantuan pertama adalah bantuan sosial khusus berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu. Bantuan itu diberikan dua kali per bulan senilai Rp 300 ribu kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600.000 KPM di Bodetabek.

Bantuan kedua adalah Bansos Tunai (BST) sebesar Rp 600 ribu per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM (di luar penerima PKH dan Bansos Sembako) di 33 provinsi. Kedua bansos akan disalurkan selama 3 bulan, pada April hingga Juni 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyaluran bansos oleh pemerintah ini memerlukan pengawalan dan pemantauan yang sistematis untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran.

“Karena itu kami akan membentuk Tim Gabungan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bansos Kemensos dan Kemenko PMK,” ujarnya dalam rapat bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan jajaran Eselon 1 Kemensos, membahas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sesuai arahan Presiden, dia melanjutkan, operasi penyaluran sembako harus benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan kebutuhan dasar sehari-hari. Ia meminta agar mendapatkan laporan periodik dari Kemensos atas penyalurannya.

Red