MenPAN-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik, Bupati Nina Agustina: MPP Harus Jadi Pengungkit Investasi

JABARONLINE.COM – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima bagi masyarakat guna mengakses pelayanan publik terus dilakukan.

Perwujudan komitmen tersebut direalisasikan oleh Pemkab Indramayu salah satunya dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Kehadiran MPP juga turut menjadi upaya mentransformasi mental birokrasi priyai menjadi birokrasi melayani, juga sebagai tempat pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Indramayu yang diharapkan adanya MPP tersebut dapat mengungkit iklim investasi yang makin membaik sehingga masyarakat Indramayu makin sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Nina Agustina dalam kegiatan peresmian bersama MPP yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Diketahui peresmian bersama MPP tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas bersama kepala daerah yang hadir dan diikuti oleh 15 Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Indramayu.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nina bersama dengan Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Akik Dwi Suharto Rudolfus turut menyapa ASN yang bertugas di MPP dan menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam memberikan pelayanan serta mengajak untuk terus konsisten dalam memberikan kemudahan dan kecepatan terhadap akses pelayanan publik bagi masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan yang berjalan dapat makin baik.

“Terima kasih semuanya super tim yang hebat, sejak dilaunching ya 28 Desember 2023 lalu dan hari ini kita sudah diresmikan, Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terbaik dan tercepat mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik lagi, Indramayu bermartabat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas nama pemerintah kepada kepala daerah yang hadir langsung maupun seluruh masyarakat dan SKPD yang hadir secara daring dalam acara peresmian MPP.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan pelayanan publik secara optimal, karena pelayanan publik merupakan inti dari pemerintahan sehingga puncak dari kesibukan birokrasi adalah pelayanan publik.

Penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta maupun instansi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat.

Oleh karena itu, Anas juga berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Bahkan dirinya menugaskan Deputi dan Asisten Deputi Pelayanan Publik untuk melakukan surve dan mengecek langsung kondisi di lapangan guna melihat apakah indikator-indikator pelayanan publik berjalan atau tidak.

Karena dikatakan Anas, saat dirinya melakukan pengecekan di lapangan terdapat beberapa MPP yang diresmikan secara daring belum menjalankan ketentuan-ketentuan seperti yang menjadi syarat beroperasinya MPP.

Dengan demikian, ditegaskan Anas bila kejadian serupa ditemui kembali dirinya akan melalukan grounded atau menurunkan statusnya tidak lagi masuk sebagai kategori MPP melainkan cukup menjadi pelayanan satu pintu saja.

Walaupun begitu, dengan diresmikannya 15 MPP pada kesempatan ini Menteri PAN-RB berharap seluruh kepala daerah beserta jajarannya dapat melaksanakan tugas serta indikator-indikator pelayanan publik sehingga kehadiran MPP tersebut dapat memberikan dampak terhadap birokrasi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik makin meningkat.

“Peresmian MPP merupakan suatu tanda bahwa MPP telah layak beroperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga komitmen dalam memberikan pelayanan pun harus konsisten dilakukan,” pungkasnya.***