Menteri Pertanian Sebut Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Hanya Menggunakan KTP

JABARONLINE.COM - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa para petani sekarang bisa mengambil atau menebus pupuk hanya dengan menggunakan identitas kependudukan yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk). 

Hal ini dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri kegiatan pembinaan penyuluh pertanian dan petani wilayah Provinsi Jawa Barat di Dome Bale Rame Soreang Kabupaten Bandung, yang dihadiri sekitar 10.000 penyuluh pertanian, petani milenial dan pihak lainnya yang berasal dari kabupaten/kota se-Jawa Barat, Rabu (6/12/2023). Pembinaan penyuluh pertanian itu dengan tema, "Dukungan penyuluh dan petani dalam peningkatan produksi padi dan jagung". 

"Alhamdulillah kita sekarang sudah mengambil keputusan. Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kami cabut yang mempersulit petani. Dulunya tidak bisa mengambil pupuk hanya dengan KTP. Sekarang bisa mengambil atau menebus pupuk dengan KTP. 

"Kita sepakat bisa menebus pupuk hanya dengan KTP. Juga yang menggunakan kartu tani tetap menggunakan kartu tani. Yang terpenting adalah petani mendapatkan pupuk subsidi," kata Andi dalam keterangannya di Dome Bale Rame Soreang.

Kemudian selanjutnya yang melakukan tanam cepat, imbuh Menteri Andi, pihaknya akan memberikan bantuan benih dan alat mesin pertanian. 

"Target untuk Jawa Barat minimal 11 juta ton. Itu optimis tadi seperti yang disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan  dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat," kata Andi.

Ia pun mengungkapkan, bagi para petani yang memiliki kartu tani bisa tebus pupuk per hari ini.

"Permentannya mudah-mudahan besok atau lusa paling lambat kita tandatangani," katanya.
Andi menyebutkan bahwa di Jawa Barat petani milenialnya paling banyak. 

"Petani milenial turun manakala menggunakan teknologi dan menguntungkan. Dua hal ini yang harus dipegang, kalau dia untung petani milenial menggunakan teknologi. Tapi kalau itu merugikan, apalagi susah mereka tidak akan tertarik," ucap Andi.

Menteri Pertanian mengatakan kalau petani diberi ruang untuk untung, pasti swasembada. "Tapi kalau dibuat sulit seperti sekarang, pasti produksi turun. Sederhana petani kita ini," ujarnya.

Andi juga meminta kepada UPT-UPT se-Indonesia untuk melakukan pembibitan sayuran, di antaranya bawang, cabai dan tanaman sayuran lainnya. "Setelah itu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat diberikan bibit secara gratis. Program itu agar produksi meningkat sehingga inflasi bisa terkendali," harapnya.

Menurutnya, petani berkelompok dapat meningkatkan produksi kemudian dibentuk brigade, sehingga kelompok-kelompok petani itu  membentuk unit usaha. 

"Kalau dulu dia perorangan atau  sendiri-sendiri, dia tidak menggunakan alat mesin pertanian. Coba perhatikan, kelompok tani meningkat tajam," katanya.

Menteri Pertanian pun menjelaskan anggaran untuk subsidi pupuk mengalami penambahan sebesar Rp 5,8 triliun setelah dirinya menghadap Presiden Joko Widodo.

Ia mengungkapkan tranformasi pertanian tradisional ke modern, artinya menggunakan tenaga sektor pertanian menurun. "Tetapi produksinya meningkat. Produktivitasnya meningkat karena menggunakan alat mesin pertanian," katanya.

"Sekarang menggunakan alat tanam, yang menggunakan tinggal dua orang. Dulu kalau panen menggunakan 20 orang HOK (Hari Orang Kerja) dengan luas lahan satu hektare. Sekarang menggunakan satu combine harvester," katanya.

Dikatakan Menteri, transformasi pertanian tradisional ke modern, berarti  petaninya berkurang karena alat mesin menggantikan bukan alat mesin. Tetapi itu menekan biaya, meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, losis berkurang dan lain sebagainya. 

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian memberikan bantuan kepada  para petani selain mendengarkan curhatan dari sejumlah petani maupun penyuluh pertanian. Diantaranya membahas persoalan ketersediaan pupuk dan harga pupuk di lapangan.

Kegiatan pembinaan penyuluh pertanian dan petani wilayah Provinsi Jawa Barat itu, turut dihadiri jajaran Kementerian Pertanian lainnya, DPR RI, DPD RI, jajaran Forkopimda Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Bandung, para petani milenial.***