New Normal Dinanti, Tapi Harus Diwaspadai

Wacana pemerintah mengenai new normal yang akan dimulai penerapannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sepertinya akan segera direalisasikan. Pasalnya pemerintah telah membuat tiga skenario mengenai new normal ini. Skenario pertama merupakan sistem kerja yang lebih fleksibel (Flexible Working Arrangement) yang membuat ASN bisa bekerja di kantor, rumah, atau tempat lain.

Kedua, mewajibkan penerapan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pemakaian masker dan cuci tangan untuk mencegah penularan virus selama bekerja. Ketiga, percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, misalnya melalui e-office, digital signature, dan rapat lewat video konferens.

Skenario ini dibuat agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin corona belum ditemukan dan skenario kerja new normal ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas covid-19. “Ya, kita harus realistis saja bahwa corona ini belum ada obat atau vaksin, jadi harus tetap waspada” (24/05/2020).

Kebijakan pemerintah mengenai new normal tentu menggembirakan pedagang kecil dan pelaku UMKM. Sebab, semenjak adanya Covid-19 beberapa bulan terakhir menyebabkan kondisi usaha saat ini mengalami penurunan tajam sampai dengan 50 persen lebih. Akibat daya beli masyarakat yang drop.

Namun demikian, kebijakan new normal hendaknya dibarengi dengan persiapan yang matang. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai kasus yang terjadi di lapangan. Apakah kasus sudah terjadi perlambatan dan sudah dilakukan optimalisasi PSBB? Juga apakah di masyarakat sudah terjadi kesadaran untuk meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing? Dan yang terpenting apakah pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal?

Mungkin faktor-faktor di atas perlu dijadikan pertimbangan. Jangan hanya ingin menormalkan keadaan tanpa mempersiapkan perangkat yang memadai sehingga terkesan ikut-ikutan tren global saja new normal diberlakukan.

Dampak dari wacana new normal ini menyebabkan masyarakat kini mengalami perubahan pandangan terkait virus corona. Kebebasan tanpa melihat potensi penyebaran virus corona. Jalanan kembali ramai, pembeli di pasar berdesak-desakan, juga terjadi di tempat-tempat keagamaan dan aktivitas kantor industri.

Ini harus diwaspadai. Seolah new normal, tetapi kembali pada keramaian seperti tidak ada kasus covid. Alih-alih membangkitkan ekonomi, new normal justru menjadi penyebab terjadinya gelombang kedua penyebaran virus corona.

New normal memang dinanti masyarakat. Tetapi, normal dalam arti sebenarnya bahwa virus sudah benar-benar hilang. Kebijakan new normal harus memiliki standar yang benar, yakni menurut standar aturan Islam. Bukan membebek pada aturan kapitalis, yang tentu mereka berorientasi pada materi alias ekonomi.

Dalam Islam, yang menjadi standar menghentikan darurat wabah ialah seperti dalam firman Allah yang artinya; “…Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rosul-rosul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sunguh-sungguh melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah [5]:32).

Semoga pemerintah benar-benar tulus dalam membuat setiap kebijakan, tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari siapapun dan benar-benar ingin mengurus rakyat sebaik mungkin.

Wallahu a’lam bisshowwab.

Penulis : War Yati
(Aktivis Dakwah)