Pembelajaran Tatap Muka Di Jabar Akan Dilaksanakan Pada Bulan Januari 2021

BOGOR | JABARONLINE.COM – Dedi Supandi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar menjelaskan bahwa SMA dan SMK yang ada di Jabar, akan melakukan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah, pada bulan Januari 2021.

Hal itu ia paparkan saat melakukan jumpa media di Gedung Sate, Kota Bandung, Jum’at (18/12/2020).

Menurut Dedi di beberapa daerah ada sekolah yang sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka langsung. Termasuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB), karena terjadinya fluktuasi pandemi yang terus bergerak.

Namun pembelajaran tatap muka itu, tetap harus memiliki prinsip terjaminnya kesehatan dan keselamatan bagi para siswa, guru dan tenaga kependidikan. Hal itu menjadi poin utama penerapan pembelajaran tatap muka.

“Setelah prinsip, kemudian berbicara pemberian izin yang diberikan secara berjenjang dan bertahap, dari mulai level sekolah yang dilakukan. Pelaksanaannya fokus pada kondisi dan kebiasaan kapasitas pada kabupaten kota setempat. Dari mulai pemerintah daerah, Kanwil, Kemenag termasuk di level kecamatan,” kata Dedi.

Sehingga konsep pemberian izinnya dapat dilakukan dalam satu wilayah kabupaten/kota.

“Mungkin saja di satu kabupaten/kota berlaku hanya di beberapa kecamatan. Mungkin saja di suatu Kabupaten berlaku untuk status sekolah kejuruan saja. Jadi nanti berkaitan itu yang memberikan rekomendasi adalah pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Berarti satuan tugas yang berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Termasuk juga pemberian izin melihat dari tingkat resiko, zonasi wilayah termasuk mobilitas fluktuasi pergerakan zona-zona yang setiap pekan diumumkan oleh pemerintah provinsi,” kata Dedi.

Pihak Disdik Jabar pun sudah mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan bagi sekolah dan juga SOP yang disampaikan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai dengan XIII.

“Intinya untuk tahun 2021 siap mengadakan pembelajaran tatap muka,” kata Dedi.

Kesiapan tersebut tentunya ada mekanismenya, pihak sekolah sudah mengisi laman kesanggupan dan laman periksa pada Dapodik.

“Dari laman periksa itu nanti kepala sekolah mengajukan permohonan untuk kegiatan tatap muka ke pihak pengawas, lalu mengecek kesiapannya di sana. Didampingi camat dan kepala desa setempat,” terang Dedi.

“Termasuk hasil rekomendasi pengecekan itu, apabila sarananya kurang maka akan dikembalikan kepada pihak sekolah. Menurut data checklist itu sudah memenuhi, maka di sekolah itu pun akan memberikan laporan kepada cabang dinas (Cadisdik),” imbuhnya.

Setelah itu Cadisdik akan melaporkan kepada satuan tugas COVID-19 yang ada di kabupaten/kota. Terkait dengan kesiapan tersebut tentunya pihaknya akan mengevaluasi.

Rencananya untuk tahap awal pembelajaran tata muka, Dedi mengemukakan akan menggunakan sistem blended learning. Dengan kapasitas minimal 50 persen dari jumlah siswa. Dalam keadaan normal, biasanya satu kelas diisi oleh 36 siswa, berarti kalau 50%-nya hanya diisi 18 siswa bahkan bisa juga 12 siswa.

Sedangkan untuk polanya sama dengan apa yang sudah disimulasikan. Untuk minggu pertama yang masuk kelas X semua. Pembelajarannya untuk mata pelajaran yang sulit dilakukan. Minggu berikutnya giliran siswa kelas XI dan seterusnya kelas XII.

Setiap kali pergantian pertemuan tatap muka dilakukan penyemprotan di seluruh ruangan dengan disinfektan.

“Mereka akan melakukan hal-hal simultan daring dan tatap muka. Terus berjalan sambil melihat dan fluktuasi zona yang ada,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Arifin

Editor : Atx