Pemkab Bogor Fokuskan Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pelayanan Sosial

MEGAMENDUNG | JABARONLINE.COM –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor fokus pada  pemulihan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Bupati Bogor (Wabup), Iwan Setiawan saat membuka Rakor Penyelenggaraan Bidang Kemasyarakatan Tahun 2020. Rakor berlangsung di Hotel Purnama, Puncak pada Kamis (8/10).

“Tema pembangunan yang menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2020 adalah membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka pemulihan ekonomi Daerah dan pelayanan sosial,” katanya.

Baca Juga : Wabup Bogor Iwan Setiawan : Posisi Okupansi Tempat Tidur RSUD dan RS Swasta di Kabupaten Bogor 30 persen Terisi

Emil Apresiasi Kinerja Tenaga Medis Penaganan COVID-19, Berikan Hadiah Untuk Anaknya Masuk Sekolah Negri

Iwan juga mengatakan Pandemi Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Pada kondisi ini tentunya Pemerintah harus hadir dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan sosial masyarakat, serta mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial masyarakat.

Ia  mengapresiasi adanya kegiatan Rakor PPKS sebagai upaya untuk menjalin harmonisasi dan optimalisasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.”Dalam kondisi luar biasa seperti ini, dibutuhkan regulasi yang dinamis sehingga mampu mendongkrak peningkatan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Iwan Setiawan berharap forum Rakor PPKS ini mampu menghasilkan kebijakan dan program yang berkualitas agar peran dan fungsi perangkat daerah dan lembaga sosial akan lebih jelas dan terstruktur.

”Saya berharap Rakor PPKS ini benar-benar mampu menghasilkan poin-poin kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan termasuk masalah integrasi data bansos, agar peran dan fungsi perangkat daerah dan lembaga sosial akan lebih jelas dan terstruktur sehingga ketika terjadi persoalan, setiap perangkat daerah dan lembaga sosial sudah memahami tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan batasan kewenangannya masing-masing,” harapnya.

Red