Pemkab Majalengka Kembali Raih Penghargaan WTP Enam Tahun Berturut-Turut

BANDUNG, JABARONLINE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka kembali memperoleh penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas prestasinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama 6 tahun. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat pada acara yang dilaksanakan di Hotel Hilton Bandung, pada hari Selasa (19/11/19).

Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D. Mardiana yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, Drs. H. Ahmad Sodikin, M.M., dan Kepala BKAD Kab. Majalengka, Dr. H. Lalan Soeherlan S., M.Si.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam sambutannya menyatakan bahwa diraihnya opini WTP oleh Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan wujud kerja keras yang dibangun seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang telah menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta terhindar dari salah saji.

Sementara itu Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Jawa Barat menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada Kabupaten yang meraih opini WTP didasarkan atas kriteria tertentu, sehingga BPK RI patut memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi yg telah diraihnya.

“Opini ini bukan merupakan tujuan akhir dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” Tegasnya.

Menurut Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D. Mardiana, Pemerintah Daerah patut bersyukur atas diraihnya prestasi tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Mudah-mudahan prestasi ini akan menjadi pemacu dan pemicu seluruh ASN untuk bekerja lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Opini WTP ini merupakan bukti kuatnya komitmen para Kepala OPD untuk menyajikan laporan keuangan sesuai kaidah dan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

“Untuk meraih opini WTP ini modal dasarnya adalah kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi antara seluruh jajaran OPD dan BUMD,” Ungkapnya.

Pihaknya terus melakukan pembinaan yang intensif kepada seluruh OPD agar laporan keuangan OPD yang menjadi bahan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar wajar dalam penyajiannya.

Dalam kesempatan tersebut selain menyerahkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian, Gubernur Jawa Barat juga menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN Tahun 2020.

Redaksi – B1