Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PD PGSI) Silaturahmi Dengan Kadisdik Kab. Bogor

CIBINONG | JABARONLINE.COM – H. Entis Sutisna, M.Pd., Kadisdik Kab. Bogor menerima perwakilan Pengurus Daerah Persatuan Guru seluruh Indonesia (PGSI), di kantor Dinas pendidikan Kabupaten Bogor, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Kamis (11/2/2021).

Pertemuan itu dihadiri tiga PD PGSI Kab. Bogor di antaranya terdiri dari Anto Putrawan, S.Pd., Ketua PGSI, Kurnia Rosanawati, S.Pd., Pembina PGSI Kab. Bogor, Media Pratama, S.E., Sekretaris PGSI Kab. Bogor. Pertemuan ini berlangsung di ruang Kantor Kadisdik Kabupaten Bogor dengan didampingi oleh Rohmat Selamat, S.H., M.kn., Ketua Dewan Advokasi dan Hukum PGSI PD Kab.Bogor.

Mengawali pertemuan, Anto Putrawan, S.Pd., Ketua Pengurus Daerah Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), menyampaikan terima kasih karena mau menyempatkan diri bersilaturahmi dengan PGSI.

Baca Juga : Ipda Ajat Sudrajat Pimpin Ops Yustisi Protokol Kesehatan

Advertisement

Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.

Scroll To Continue with Content

“Akhirnya kami bisa bertemu dengan ‎Kadisdik. kami akan menyampaikan laporan-laporan Guru swasta di Kabupaten Bogor,” ucap Anto.

“Alhamdulillah PGSI sudah mulai bergerak, dan baru tiga hari kami menyebarkan undangan ke sekolah-sekolah swasta. Hingga saat ini yang sudah tergabung 29 Sekolah, dan teman-teman guru sudah ada 600 anggota. Dan masih terus berlanjut sampai dengan seluruh sekolah di kabupaten Bogor ini menerima undangan dari Kami,” ujarnya.

“Ketika dikaitkan dengan PGRI, jadi perlu kami sampaikan bahwa PGH Pokus di Guru Honorer SD, sedangkan PGRI anggotanya PNS, ASN dan Guru Honor Negri dan Swasta. Beda dengan PGSI berfokusnya pada Guru-Guru Sekolah-Sekolah Swasta, dari TK Sampai dengan SMA/SMK sederajat,” jelasnya.

“Nanti akan kita krucutkan di awal periode. Program-program PGSI ini akan fokus kepada teman-teman Guru Swasta yang baru mengajar, atau belum mendapatkan Dapodik, belum ada NUPTK dan belum ada sampai dengan urusan Sertifikasi,” tambahnya.

“Karena untuk teman-teman guru yang sudah sertifikasi atau yang sudah infasing kapasitas atau levelnya sudah tinggi. Mereka sudah tahu tempat mengurusnya, yang rentan masalah adalah teman-teman guru menengah ke bawah yang dapodik belum ada, NUPTK belum ada, itu yang biasanya rentan di lapangan. Intinya kita akan bantu mereka yang belum terperhatikan,” tegasnya.

“Mudah-mudahan kedepannya sekolah-sekolah swasta di kabupaten Bogor ini, bisa bergabung di PGSI semua. Dan kalau pun ada laporan dari teman-teman guru dan sekolah, PGSI ini ada dua anggota, yang pertama sekolah sebagai instansi yang kedua guru sebagai pribadi,” pungkasnya.

Sementara itu saat diskusi H. Entis Sutisna mengatakan,” Dengan dilantiknya PD PGSI Kabupaten Bogor tentunya, untuk Disdik kedepannya mudah-mudahan terbantu, dan juga nantinya bisa bersinergi dengan lembaga yang tertua yaitu PGRI,” ujarnya.

“Berikutnya saya akan menyampaikan kepada ketua PGRI bagaimana sebaiknya, seperti sudah ada Persatuan Guru Honor (PGH), walaupun PGH itu lebih banyak anggotanya dari Guru-Guru Sekolah Dasar yang mengajar di sekolah negri. Beda dengan PGSI untuk semua kalangan yang di utamakan di Sekolah-Sekolah Swasta. PGH saat ini sudah terfasilitasi oleh pemda dengan kebijakan-kebijakan, bagaimana guru-guru yang mengajar di negri ada bantuan dari Pemda, otomatis ini akan menjadi diskusi buat kita dengan ketua PGRI. Sebab secara kegiatan sekarang berada di bawah, walaupun tersendiri organisasinya tapi berada pada bagian dari PGRI,” terangnya.

“Ketika bagian dari PGRI, dan jika kita menganggarkan, misalnya kedepannya jadi hibah dari Disdik untuk organisasi ini diberikannya lewat PGRI, kalau yang kemarin PGH itu langsung dapat. Untuk tahun ini PGH tidak menerima langsung bantuan untuk organisasi, mereka menunggu ada anggaran yang disisihkan oleh PGRI. Jadi Laporannya satu pintu, laporan Keuangan PGRI, diantaranya ada Himpaudi, PGH, IGTKI, yang memang itu organisasi-organisasi pendidikan yang ada di kabupaten Bogor, masing-masing ada porsinya,” kata H. Entis.

“Ini tidak kalah pentingnya, sebab yang cukup besar wilayah Kabupaten Bogor, butuh suport dari teman-teman. Kedepannya lebih untuk diskusi tidak hanya dengan Disdik tapi juga bersama ketua PGRI. Mudah-mudahan PGSI menjadi bagian dari PGRI, nanti kalau sudah masuk satu gerbong, teman-teman PGSI nantinya akan di perhatikan. Tentunya menyampaikan terlebih dahulu Visi misi kedepan bahwa Bupati sekarang atau pemerintah daerah baru bisa memberikan bantuan kepada guru-guru honor Non PNS yang ada di yayasan, melalui Bosda walaupun belum maksimal baru 250 ribu perbulan. Hanya kalau sekarang mulai tahun kemarin sudah di transfer ke guru masing-masing, walaupun masuk dulu kedalam rekening yayasan. Nanti yayasan transfer ke masing-masing guru, laporanya sekarang dari hak transfer itu ke Pemda. Sebab kalau dulu misalnya langsung ke yayasan tanpa ada perintah teranfer ke guru yayasan tidak sanggup, karena itu hak guru,” jelasnya.

“Saya mulai usul di tahun 2020 itu agar di tranfer dari yayasan, dan bukti tranfernya dikirimkan ke Pemda. Sehingga SPJnya sebesar Rp1.800.000 pertahun itu diterima. Jadi perbulannya tahun ini sebesar Rp.250, ya disekolah swasta mungkin baru menyentuh tingkat SD dan SMP. Karena regulasi SMA dan SMK di Provinsi bagaimana kewenangannya,” imbuhnya.

“Lain lagi dengan kewenangan pemerintah daerah yang dikelola disdik baru PAUD, SD, dan SMP. Nanti kita komunikasi dahulu dengan KCD wilayah 1 bagaimana dengan teman-teman yang di SMA/SMK, karena di provinsi ada Bos Provinsi subsidi untuk membantu guru-guru SMA/SMK walaupun infasing diatur oleh yayasan, itu yang sudah berjalan di Kab. Bogor,” pungkasnya.

Reporter : Acep Sanusi

Editor : Atx