Rp. 50 Miliar Untuk Infakstruktur Rusak Di Jabar Akibat Bencana

BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Rp50 miliar untuk logistik dan perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan bahwa setiap tahun jumlah anggaran itu tidak banyak berubah.

Ia juga mengimbau kepala desa dan lurah memanfaatkan dana tersebut.”Kepala desa dan lurah koordinasi dengan kepala daerah, segera mengajukan ke provinsi lewat Pak Sekda, nanti segra diverifikasi,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/11/2018).

Dana tersebut, kata Ridwan Kamil, bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, semisal jalan, jembatan, bangunan yang terdampak longsor, dan lain-lain.

Ia juga mengatakan tidak ada batasan pengajuan anggaran selama sesuai dengan kebutuhan.

“Enggak ada batasan, yang penting masuk akal, merata, dan harus cukup sampai akhir Desember,” ujarnya.

Bagi kepala desa atau lurah yang ingin mengajukan dana bantuan, bisa mengirim selembar surat berisi pengajuan bantuan dan tujuan pengajuan bantuan.

Ridwan Kamil mengatakan baru bisa memproses bantuan jika pengajuan sudah masuk.

Sebelumnya diberitakan, beberapa daerah di Jawa Barat terkena bencana.

Di antaranya banjir bandang di Cipatujah, longsor di Gentong, Tasikmalaya, dan banjir di Bandung Raya.

Disisi lain, Menurut Sekda Jabar, Iwa Karniwa, pihaknya sudah mendapat arahan dari Gubernur Ridwan Kamil agar infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang terdampak bisa segera diperbaiki lewat penggunaan dana tanggap darurat. “Kami ada alokasi Rp 50 miliar untuk jembatan dan jalan termasuk juga logistik,” ujar Iwa kepada wartawan di Bandung,

Menurut Iwa, salah satu yang menjadi prioritas adalah perbaikan jembatan dan jalan. Hal itu agar bisa segera tertangani karena di beberapa titik saat ini terputus oleh banjir dan longsor. “Nah kita dimungkinkan oleh peraturan pembangunan jembatan (dan jalan)  itu menggunakan dana tidak terduga, persyaratan administratif telah ditandatangani Pak Gubernur,” kata Iwa.

Saat ini, menurut Iwa, tinggal Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar yang harus menyiapkan dan menunjukan data jembatan dan jalan dimana saja yang harus diganti atau dibangun. Jika sudah, maka selanjutnya nilai kebutuhannya diajukan pada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

“Dilanjutkan nanti dengan ketentuan yang berlaku melalui Keputusan Gubernur dari dana tidak terduga ini dialihkan untuk pembangunan jembatan dan menjadi belanja langsung di Dinas Bina Marga,” katanya.

Sementara untuk logistik, kata dia  pengajuan akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga bisa melakukan belanja langsung dari dana tersebut. Menurut Iwa, ia sudah meminta agar Dinas Bina Marga segera mengajukan berdasarkan hasil temuan di lapangan.

“Alokasi Rp50 miliar itu sampai Desember 2018. Itu dana belum terpakai dan akan kita manfaatkan untuk logistik dan infrastruktur bencana,” katanya.

Sementara menurut Kepala BPBD Jabar, Dicky Saromi, BPBD Jabar mengakui persediaan logistik bantuan bencana di BPBD Jabar dan sejumlah kabupaten-kota semakin menipis. Kondisi ini akibat angka bencana yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pemprov Jabar telah membagikan sebagian besar logistik untuk bantuan korban bencana kepada setiap kabupaten dan kota di Jabar pada awal 2018.

“Sehingga, logistik tersebut sudah tersedia di setiap BPBD kabupaten kota,” katanya.

Dicky mengatakan, dirinya bersyukur pengajuan penganggaran Rp 750 juta pada APBD Perubahan 2018 Jabar untuk pengadaan logistik sehingga bisa menutupi cadangan kebutuhan logistik sampai akhir 2018. Sebenarnya, logistik sejak 2018 awal sudah dibagikan. Tapi dengan banyaknya bencana, BPBD Provinsi sejak September, logistiknya hampir habis.

“Di APBD Perubahan kita dapat tambahan untuk pembelian logistik Rp 750 juta,” katanya.

(Sumber: Republika.co.id/Tribun Jabar)

Komentar