Peserta Aksi Tantang Dinas PUPR Buka – Bukaan Data Dugaan Korupsi Anggaran Tahun 2017*
KABUPATEN BOGOR – Organisasi Pemuda Nasional (Pemnas) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Distrik Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPD GMBI) Kabupaten Bogor hari ini berdemontrasi di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor. (30 Januari 2019).
Peserta aksi dalam demonstrasinya menuntut Dinas PUPR untuk mempertanggung jawabkan dugaan korupsi pada anggaran 2017 yang mencapai milyaran Rupiah.
“Kami masyarakat Kabupaten Bogor menuntut Dinas PUPR untuk mempertanggung jawabkan atas korupsi anggaran di tahun 2017,” ujar peserta aksi.
Perwakilan peserta aksi dari Pemuda Nasional, Sandi mengatakan, dugaan korupsi di tubuh Dinas PUPR di tahun 2017 mengacu pada laporan keuangan BPK tahun 2018, dengan dugaan korupsi tersebut masyarakat terasa dirugikan dengan karena kualitas bangunan cepat rusak.
“Dengan korupsi ini masyarakat dirugikan, karena kualitas bangunan yang dibangun cepat rusak, banyak contohnya, jangankan di pelosok pedesaan, yang notabene nya lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten pun banyak yang rusak sehingga banyak keluhan masyarakat,” tambah Sandi.
Sandi pun menantang Dinas PUPR untuk membuka data dan membandingkan dengan hasil analisis data dugaan korupsi yang yang dilakukan peserta aksi.
“Kami menantang Dinas PUPR untuk kita buka – bukaan tentang data, kita buka siapa yang benar, dan kita akan pertanyakan kemana aliran dana itu mengalir, apakah ke dalam kantong oknum pegawai atau mengalir pada oknum pada saat pilkada,” pungkas Sandi