Pilkades 200 Desa Di Kabupaten Bandung Dilaksanakan Oktober 2019

Reporter: Dwi Arifin S.Pd

(Kabupaten Bandung)-, Sosialisasi pesta demokrasi rakyat tanpa partai politik atau pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Bandung 2019 berlangsung di wilayah dapil 2 Kecamatan Margahayu, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Dayeuh Kolot dan Kecamatan Katapang,  bertempat di aula Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, kamis, (13/6/2019)

Acara tersebut dihadiri Camat Margahayu, Camat Katapang, Camat Dayeuh Kolot, Camat Margaasih, Kapolsek Margahayu, Danramil Margahayu/ Margaasih, Kapolsek Dayeuh Kolot, dan Komisi A DPRD Kab. Bandung dan peserta undangan tokoh masyarakat BPD  hingga sekertaris desa.

Camat Margahayu M  Ischak S.Sos dalam sambutannya mengungkapkan,” Sebelum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, harus membentuk dulu Panwas Pemilihan Kepala Desa agar   pelaksanaannya tidak ada kecurangan dan transparan,” ungkapnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung H Cecep Suhendar pada sambutannya memaparkan,” Sebanyak 200 desa di Kabupaten Bandung akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ((Pilkades) serentak yang rencananya dilangsungkan akhir Oktober 2019,” paparnya.

Cecep menambahkan, pilkades serentak tahun 2019 ini merupakan pilkades gelombang ketiga.

Untuk pilkades sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp 7.500/ hak pilih, di tahun sekarang ada kenaikan Rp 10.000 per hak pilih. “Anggaran tersebut untuk keperluan kepanitiaan. Sedangkan jika tidak mencukupi ada anggaran yang bisa digunakan dari APBDes,” ungkapnya.

Cecep menilai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sudah baik menyusun tahapan penyelenggaraan pilkades. “Dalam rapat kerja disampaikan oleh Kepala Dinas DPMD, ada 1 sampai 42 tahapan pilkades, diantarannya tahapan persiapan, pencalonan, sampai pemungutan suara dan pengukuhan,” ujar Cecep.

Ia menerangkan, dalam tahapan persiapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia. Panitia juga harus segera membuat proposal Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk segera disampaikan kepada pemerintah pada awal Juni, agar pada  Juli akhir 2019 anggaran sudah bisa dicairkan sehingga pada pelaksanaan pilkades nanti tidak ada alasan kendala biaya.

Kepala Dinas Pemberdaya­an Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan mengatakan, pe­merintah Kabupaten Bandung mengaku telah siap meng­gelar pelaksanaan pilkades di 200 desa serentak pada Oktober 2019 mendatang.

Terkait dengan pejabat (se­mentara kepala desa) sudah diisi, berasal dari ASN (apa­ratur sipil negara).

Menurutnya, meski banya­knya pelaksana tugas kepala desa dia menjamin tidak akan mengganggu pelayanan ke­pada masyarakat. Sebab, pada saat kepala desa yang habis masa jabatannya itu langsung dilakukan pelanti­kan penjabatnya.

“Yang menjadi penjabat itu bisa dari kecamatan ataupun pejabat dari dinas lain di Kabupaten Bandung. Yang pasti pejabatnya ASN,” tu­turnya

Pada kesempatan tersebut Tata Irawan menyampaikan bahwa kegiatan pilkades ini mebutuhkan biaya kurang lebih 20 Milyar dari APBD Kabupaten Bandung.

Pada forum sosialisasi Tata menyerap berbagai aspirasi dari calon panitia pilkades 2019 asal aspirasi yang masuk sesuai dengan aturan yang dibuat dari pusat dan daerah.