PK Partai Golkar Kabupaten Garut Sampaikan Berbagai Keluhan dan Pernyataan Sikap

GARUT | JABARONLINE.COM – Musda X Partai Golkar DPD Garut, memang telah usai. Namun menyisakan banyak masalah di internal partai dan menjadi ‘carut marut’. Termasuk terkait masalah konsolidasi organisasi, penguatan soliditas dan solidaritas kader, yang dinilai tidak terawat dengan baik serta pola komunikasi yang lebih kepada pendekatan kekuasaan di partai.

Terkait berbagai persoalan pasca Musda X tersebut, para Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di Kabupaten Garut, menyampaikan berbagai keluhan dan pernyataan sikap. Seperti yang disampaikan oleh H Ojo, selaku PK Partai Golkar, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Menurutnya, pada Musda X tersebut, ada hal yang dirasa sangat tidak wajar dalam pemberlakuan mekanisme organisasi partai. Dan hingga kini menjadi sengketa dalam persidangan di Mahkamah Partai Golkar. Sebagai pihak pemohon adalah 25 PK partai Golkar dan termohon dari unsur panitia, ketua dan sekretaris DPD Jabar, yang saat ini sedang menunggu keputusan.

Baca Juga : Tuntutan JPU Kejari Cibinong Kepada Iryanto Dinilai Ada Syarat Paksaan

Advertisement

Konten berbayar di bawah ini adalah iklan platform MGID. JABARONLINE.COM tidak terkait dengan pembuatan konten ini.

Scroll To Continue with Content

Pada saat sengketa penyelenggaraan Musda X, DPD Partai Golkar Jabar menggunakan segala kekuasaannya dengan mengeluarkan SK kepengurusan untuk Hj. Euis Ida W, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut. Praktis Euis Ida juga menggunakan segala kewenangan dan kekuasaanya. Yakni melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscam) dan semua PK Golkar se- Kabupaten Garut di tunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Penyelenggaraan Muscam tersebut dikabarkan berdasarkan arahan dari Ketua DPD Partai Golkar Jabar dan beberapa pimpinan DPD. Bahkan disinyalir pula Muscam tersebut mengabaikan semua mekanisme organisasi dan hak konstitusi PK dan PD Partai Golkar.

Akhirnya semua permasalahan tersebut menimbulkan dampak berkepanjangan. Terlebih pengelolaan partai yang sarat dengan perbuatan melawan mekanisme organisasi. “Saya berjuang untuk menyelesaikan sengketa Musda X, dengan menguji mekanisme penyelenggaraan melalui Mahkamah Partai (MP) di Jakarta. Agar ada kepastian, dan kami telah melakukan itu semua. Saat ini kami Pimpinan Kecamatan menunggu keputusan dari MP,” tegas H Ojo.

Terkait Muscam, sebenarnya semua PK telah di (Plt) kan oleh Ketua DPD partai Golkar Garut, atas arahan sekretaris DPD Jabar. “Saya sebagai PK tidak diikutsertakan, malah di Cilawu ada dua kali Muscam, yakni versi Ketua DPD Partai Golkar Garut dan orang-orang dekat Sekretaris DPD Jabar pak Ade Ginanjar. Itu berdasarkan pengakuan para PD yang hadir pada Muscam, tutur Ojo.

Sementara lainnya, Ketua PK Karangtengah, Asep Barjah, SE, saat dihubungi melalui selulernya, dia menjelaskan bahwa, Musda X belum diakui kesahihannya. Harusnya, lanjut Asep, semua menunggu saat yang tepat atau setelah ada keputusan. Agar semua kader disemua tingkatan dapat informasi yang valid dan tuntas. “Kalau kejadian sekarang ini sepertinya Partai Golkar tidak punya aturan, semau gue saja. Kita dianggap tidak berguna saja di partai,” tandas Asep.

“Saya dari awal sudah mengatakan menolak dengan tegas tentang itu, bahkan kita ingin Musda X diulang berdasarkan gugatan yang di sampaikan ke MP,” imbuhnya.

Begitu juga yang sampaikan oleh Ahmad Sudaryan, Ketua PK Selaawi. Dirinya bahkan menyatakan ketegasan sikapnya terkait semua persoalan yang ditimbulkan dari Musda X dan diterbitkan SK pengurus DPD partai Golkar Garut, 2021 – 2025. “Terkait hal itu kami sebanyak 25 PK menolak SK kepengurusan Hj Euis Ida W. Dan meminta Ketua (Plt) DPD partai Golkar Jabar, segera mencabut kembali SK pengurus DPD Golkar Garut dan membatalkan Muscam se-Kabupaten Garut,” tegas Ahmad.

Dia juga meminta segera menugaskan Plt DPD Partai Golkar Garut, untuk melaksanakan konsolidasi total baik konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal. Agar soliditas dan solidaritas kader kembali pulih, ucapnya.

Kemudian lanjutnya, diharapka pelaksanaan Musda X di ulang, sebagai niat baik kita bersama, untuk kembali menghadirkan Partai Golkar yang sejuk dalam menghadapi agenda Pemilu (Pilpres) dan Pilkada pada tahun 2024 mendatang.

“Kalau Ketua Plt Partai Golkar DPD Jabar berketetapan hati atau tidak ada tanggapan maka kami akan meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto untuk menangani masalah partai Golkar Garut,” tegas Ahmad.

Reporter : Atu Restu F