JABARONLINE.COM - Jalan utama di Kampung Pongkor, Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, menjadi bukti telanjang kelalaian pemerintah daerah. Sejak terakhir dibangun tahun 2012, jalan ini tak pernah disentuh perbaikan. Akibatnya, warga harus turun tangan sendiri memperbaiki jalan rusak demi keselamatan. Aksi swadaya ini bukan sekadar gotong royong, melainkan tamparan keras bagi Pemkab Bogor dan DPUPR yang selama 14 tahun gagal menjalankan tugasnya.
Anggaran Infrastruktur: Ada, Tapi Tak Sampai ke Pongkor. Data APBD Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa setiap tahun dialokasikan ratusan miliar rupiah untuk sektor infrastruktur. Pada 2025, misalnya, anggaran DPUPR mencapai lebih dari Rp 1 triliun untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan ketimpangan distribusi: wilayah pinggiran seperti Nanggung kerap terabaikan, sementara proyek besar lebih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan jalur utama.
Pertanyaan besar pun muncul: ke mana larinya anggaran pemeliharaan jalan selama 14 tahun terakhir? Jika dana tersedia, mengapa Pongkor dibiarkan dengan jalan rusak yang jadi kuburan nyawa?
Infrastruktur Jadi Ancaman Nyawa Kerusakan jalan di Pongkor bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata. Warga melaporkan kecelakaan rutin: motor terjatuh, mobil tergelincir, bahkan ada yang terperosok ke jurang. Video viral memperlihatkan mobil gagal menanjak lalu terjun bebas ke jurang bukti dramatis bahwa infrastruktur yang diabaikan bisa berujung maut.
Ironisnya, DPUPR yang seharusnya hadir justru absen. Rakyat dipaksa menanggung risiko sendiri.
Warga Bergerak, Pemerintah Diam
Pada Kamis (9/4/2026), warga Pongkor bergotong royong menambal lubang jalan dengan dana swadaya. Langkah ini menunjukkan kuatnya solidaritas masyarakat, tetapi sekaligus memperlihatkan lumpuhnya pemerintah daerah.
Ketua Pemuda Kampung Pongkor, Ijam, menegaskan, “Semenjak dibangun tahun 2012, jalan ini tidak pernah disentuh perbaikan lagi. Kondisinya kini sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan warga.”tegasnya
Desakan Keras ke Bupati dan DPUPR
