JABARONLINE.COM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mempertegas komitmennya sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui perencanaan yang terukur, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah guna mendorong pemerataan pembangunan.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menjelaskan bahwa alokasi belanja infrastruktur dalam APBD 2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Fokus utama dinas diarahkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah serta penguatan kualitas pelayanan publik.
"Program prioritas kami meliputi peningkatan kondisi jalan, pembangunan serta perbaikan jembatan, hingga penguatan jaringan irigasi. Semua ini bertujuan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Uus Firdaus.
Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang beragam, Dinas PU menilai penyediaan infrastruktur yang kuat dan merata sangat krusial, terutama di kawasan perdesaan. Pembangunan jalan penghubung antarwilayah menjadi atensi khusus guna memastikan mobilitas warga dan distribusi hasil ekonomi berjalan lebih efisien.
Selain aspek transportasi, Dinas PU juga memusatkan perhatian pada pemeliharaan jaringan irigasi. Langkah ini diambil untuk mendukung sektor pertanian dan menjaga keberlangsungan produksi pangan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Dalam APBD 2026, total belanja daerah Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebesar Rp4,065 triliun. Sebagai salah satu instansi strategis, Dinas PU bertanggung jawab mengelola kebijakan belanja infrastruktur secara efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.
Uus menekankan bahwa setiap program akan diawasi secara ketat dengan prinsip efisiensi. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan secara bertahap diharapkan dapat memastikan anggaran digunakan tepat sasaran demi memberikan manfaat maksimal bagi publik.
Guna memastikan keberhasilan program tersebut, Dinas PU terus memperkuat koordinasi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi serta perangkat daerah lainnya. Kerja sama lintas sektor ini dinilai menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal dan berkesinambungan sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat pada 2026.***
