JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait polemik penggunaan anggaran sebesar Rp113 miliar untuk pengadaan jasa Event Organizer (EO). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa alokasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas program nasional, bukan sebuah pemborosan.
Isu ini sebelumnya menjadi sorotan publik di media sosial yang mempertanyakan urgensi dan transparansi penggunaan dana besar tersebut di tengah upaya efisiensi pemerintah. Menanggapi hal itu, Dadan menjelaskan bahwa sebagai instansi yang baru terbentuk, BGN masih dalam tahap membangun sistem dan tata kelola operasional.
"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujar Dadan dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2026).
Menurut Dadan, dukungan pihak profesional sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kampanye publik, sosialisasi nasional, serta acara berskala besar lainnya. Penggunaan jasa EO dianggap sebagai solusi untuk memastikan setiap agenda berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu.
Selain aspek teknis, keterlibatan pihak ketiga dinilai memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan. Dengan sistem yang terpusat, proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan diklaim menjadi lebih sistematis.
"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi dengan baik," tambahnya.
Dadan juga meluruskan persepsi publik bahwa tugas EO hanya sebatas acara seremonial. Di BGN, EO berperan dalam strategi komunikasi publik serta pelaksanaan kegiatan strategis seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penjamah makanan guna memastikan keamanan pangan dikelola oleh SDM terlatih.
Dari sisi efisiensi, BGN menilai penggunaan jasa profesional lebih rasional dibandingkan memaksakan pembentukan tim internal dalam waktu singkat yang membutuhkan biaya rekrutmen dan pelatihan tinggi. EO hadir sebagai jembatan (bridging) agar program prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas.
"Narasi pemborosan muncul karena penyederhanaan informasi tanpa melihat konteks kelembagaan. Sebagai lembaga baru, kami harus bergerak cepat mencapai target program, dan penggunaan jasa profesional adalah praktik yang lazim untuk meminimalisir risiko kesalahan teknis," tegas Dadan.
