JABARONLINE.COM - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal tahun 2026 telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Realisasi anggaran tersebut mencatatkan angka defisit sebesar Rp135,7 triliun.
Angka defisit tersebut setara dengan sekitar 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun secara nominal tampak terkendali, muncul pertanyaan mendasar mengenai kesehatan ekonomi riil di balik angka tersebut.
Pertanyaan utama yang muncul adalah apakah defisit yang relatif kecil ini benar-benar merefleksikan stabilitas fundamental ekonomi Indonesia. Atau, justru angka tersebut hanya menjadi selubung bagi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi.
Sejumlah pakar ekonomi mulai menyoroti bahwa fokus penilaian kesehatan APBN tidak boleh hanya terpaku pada besaran defisit yang terlihat. Faktor kualitas belanja dan keberlanjutan fiskal menjadi variabel yang lebih krusial dalam jangka panjang.
Dilansir dari Bloomberg Tecnoz (12/3), pandangan kritis ini disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi. Ia menekankan pentingnya melihat lebih dalam dari sekadar angka perhitungan akhir.
"Ukuran kesehatan APBN tidak cukup dibaca dari ada atau tidaknya defisit, melainkan dari mutu sumber pendapatan, arah belanja, kemampuan menjaga kepercayaan pasar, dan kapasitas fiskal dalam menopang ekonomi," ujar Syafruddin Karimi.
Penilaian ini menggarisbawahi bahwa meskipun defisit berada dalam batas yang wajar, struktur penerimaan dan efektivitas pengeluaran negara memerlukan pengawasan ketat. Hal ini penting untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
Kinerja positif di awal tahun harus diimbangi dengan pemahaman bahwa tantangan tersembunyi terkait efisiensi fiskal dapat menggerogoti fondasi kemajuan ekonomi di kemudian hari. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas belanja menjadi kunci utama.
