JABARONLINE.COM - Kunjungan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) beserta Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang ke pulau Bali menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyebut tindakan itu sebagai bentuk ironi birokrasi dan bukti lemahnya sense of crisis pejabat daerah.

"Efisiensi itu bukan soal memotong kegiatan rakyat kecil, tapi soal menata prioritas dengan akal sehat. Kalau rakyat disuruh hemat, sementara pejabatnya sibuk jalan-jalan pakai uang rakyat, itu namanya bukan efisiensi tapi inkonsistensi,” tegasnya, Rabu, (29/10/25).

Ia menilai perjalanan dinas ke Bali di tengah masa efisiensi fiskal adalah anomali kebijakan publik, di mana semangat penghematan hanya berhenti di atas kertas.

"Yang terjadi sekarang, efisiensi cuma slogan administratif. Laporan jalan, tapi nurani tidur," sindirnya.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

Menurut KBC, alasan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tak cukup kuat untuk dijadikan dalih kunker keluar daerah. Semua data dan komponen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), termasuk unsur tripartit buruh, pengusaha, dan pemerintah bisa difasilitasi sepenuhnya di Karawang tanpa perlu "tur wisata dinas".