JABARONLINE.COM - Ketegangan geopolitik yang meningkat antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS) telah memicu kekhawatiran signifikan mengenai stabilitas pasokan energi dunia. Salah satu dampak langsung yang terasa di tingkat domestik adalah munculnya fenomena pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan oleh masyarakat.
Isu mengenai potensi gangguan suplai BBM secara global menjadi pemicu utama aksi borong atau panic buying yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kekhawatiran ini timbul karena jalur pelayaran vital, seperti Selat Hormuz, turut terseret dalam pusaran konflik tersebut.
Kondisi ini menuntut adanya respons tenang dari masyarakat agar tidak terjadi gejolak yang tidak perlu di pasar energi domestik. Pemerintah diharapkan mampu meredam kekhawatiran publik melalui komunikasi yang efektif mengenai ketahanan energi nasional.
Menanggapi situasi ini, seorang akademisi dari Universitas Jember (Unej) turut angkat bicara mengenai situasi yang berkembang. Tokoh ini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam mengelola situasi.
Akademisi Universitas Jember (Unej) Hermanto Rohman mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayai pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri.
"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah isu global," ujar Hermanto Rohman.
Dilansir dari Beritasatu.com, aksi panic buying ini merupakan reaksi naluriah terhadap berita mengenai potensi terganggunya jalur distribusi minyak mentah dan produk olahan di kawasan Timur Tengah. Namun, perlu dicermati bahwa stok dan distribusi di dalam negeri memiliki mekanisme pengamanan tersendiri.
Pemerintah dan badan energi terkait diharapkan dapat memberikan jaminan keberlangsungan pasokan BBM kepada masyarakat luas. Hal ini penting untuk mencegah penimbunan yang justru dapat menciptakan kelangkaan artifisial.
Situasi internasional memang perlu dicermati, namun masyarakat perlu menyadari bahwa pemerintah telah memiliki strategi mitigasi risiko terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan energi global. Jakarta menjadi pusat koordinasi utama dalam mengawasi pergerakan pasokan ini.
