JABARONLINE.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluruskan pemberitaan terkait Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia menegaskan bahwa gerakan ini murni inisiatif partisipatif berbasis gotong royong, berlandaskan nilai kearifan lokal silih asah, silih asih, silih asuh.

KDM, sapaan akrabnya, menampik adanya kebijakan gubernur untuk menarik dana Rp1.000 dari masyarakat, termasuk pelajar, pekerja, maupun ASN. Penegasan ini penting untuk meredam keresahan yang sempat muncul.

"Tidak ada kebijakan seperti itu. Yang ada hanyalah ajakan dari gubernur kepada seluruh jajaran pemerintah, mulai dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, hingga wali kota untuk bersama-sama membangun solidaritas sosial," ujar KDM melalui akun media sosialnya, @dedimulyadi71.

Baca Juga: Demo Korban Kavling Ekowisata Sentul di Depan DPRD Kabupaten Bogor, Minta Bupati Ikut Turun Tangan

KDM menjelaskan, inspirasi gerakan ini muncul dari pengalamannya melihat langsung kesulitan warga, terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Meskipun layanan kesehatan gratis, biaya transportasi dan akomodasi seringkali menjadi kendala.

"Ada yang tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya untuk menunggu keluarga yang dirawat, bahkan kesulitan bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta," tuturnya.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

Ia mengusulkan solusi sederhana namun efektif: pembentukan bendahara atau pengelola dana di tingkat RT yang dipercaya warga, untuk menampung sumbangan sukarela Rp1.000 per hari. Dana ini akan dikelola secara transparan dan digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan.

Baca Juga: Satu Tiket, Dua Pengalaman: Festival Sastra–Musik & Bonus E-Book Edukatif