JABARONLINE.COM - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) telah memberikan kepastian mengenai jadwal pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2026 yang akan datang. Keputusan ini sekaligus meredam spekulasi mengenai kemungkinan adanya penundaan dalam kalender akademik.
Pelaksanaan TKA ini difokuskan pada dua jenjang pendidikan krusial, yaitu siswa kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan siswa kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Kedua kelompok ini akan mengikuti asesmen sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan sebelumnya.
Secara rinci, TKA yang ditujukan bagi siswa kelas 9 SMP dijadwalkan akan berlangsung selama sepuluh hari. Rentang waktu tersebut ditetapkan mulai tanggal 6 April hingga 16 April 2026.
Sementara itu, untuk adik-adik di tingkat Sekolah Dasar, yakni kelas 6, jadwal TKA juga telah ditetapkan dengan periode yang berbeda. Ujian untuk SD kelas 6 ini akan dilaksanakan pada periode akhir bulan April 2026.
Jadwal spesifik untuk TKA kelas 6 SD adalah pada tanggal 20 April dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2026. Hal ini memastikan adanya pemisahan jadwal yang jelas antara kedua jenjang tersebut.
Keterangan resmi ini disampaikan langsung oleh Menteri pada Senin (30/3/2026) ketika ia tengah berada di Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi spesifik penegasan jadwal tersebut adalah di SDN Depok Baru 8.
Menteri Mu'ti memberikan penegasan tegas mengenai komitmen kementerian terhadap jadwal yang telah ditetapkan. "Ya insyaallah sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan, TKA akan kami laksanakan di bulan April ini dalam waktu dekat untuk SMP kelas 9 dan SD kelas 6," kata Mu'ti kepada wartawan di SDN Depok Baru 8, Kota Depok, Jawa Barat pada Senin (30/3/2026).
Selain menetapkan jadwal, Mendikdasmen juga telah melakukan langkah antisipatif terkait kesiapan teknis. Menteri Mu'ti telah memastikan bahwa berbagai daerah di Indonesia telah siap menyelenggarakan asesmen ini.
Ia menyampaikan harapan agar seluruh proses pelaksanaan TKA, baik untuk jenjang SD maupun SMP, dapat berjalan dengan sukses dan tanpa hambatan berarti di lapangan. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah pada kelancaran implementasi di tingkat daerah.
