JABARONLINE.COM - Pemerintah Republik Indonesia sedang mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan untuk merespons dinamika harga energi global yang cenderung meningkat. Salah satu opsi yang mulai mengemuka adalah penerapan pengaturan jadwal kerja yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan mengadopsi sistem work from home (WFH).
Langkah ini diambil sebagai upaya preventif dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Kondisi geopolitik internasional, khususnya ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, menjadi salah satu pemicu utama kajian ini.
Kajian ini juga mencakup kemungkinan implementasi skema kerja empat hari dalam sepekan, yang secara langsung dapat mengurangi frekuensi perjalanan komuter dan mobilitas kendaraan bermotor. Hal ini diharapkan berdampak signifikan pada penurunan permintaan BBM bersubsidi maupun non-subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan pandangan mengenai wacana ini. Ia menegaskan bahwa saat ini kebijakan WFH belum menjadi rencana yang pasti untuk diterapkan dalam waktu dekat.
"Sejauh ini memang belum direncanakan penerapan WFH, seperti Filipina," ujar Bahlil Lahadalia, merujuk pada negara lain yang telah lebih dulu mengadopsi sistem serupa.
Pemerintah saat ini berfokus pada pendalaman analisis mengenai dampak riil dari setiap alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Tujuannya adalah mencari solusi paling efektif untuk menekan ketergantungan energi fosil negara.
Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah secara aktif mencari opsi alternatif lain yang sejalan dengan upaya menekan konsumsi energi fosil nasional. Upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang ketahanan energi Indonesia.
Perbincangan mengenai WFH ini muncul setelah adanya kekhawatiran pasar global terhadap potensi gangguan pasokan energi akibat eskalasi konflik regional. Pemerintah berupaya memitigasi risiko tersebut terhadap sektor energi domestik.
Pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil nantinya akan melalui kajian komprehensif, menimbang antara efisiensi energi dengan kebutuhan produktivitas sektor ekonomi. Jakarta menjadi pusat pembahasan strategis mengenai langkah-langkah mitigasi ini, dilansir dari Beritasatu.com.
