JABARONLINE.COM || PURWAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mendapat sorotan dari sejumlah ketua Kadin daerah di Jawa Barat.

Mereka mendesak Anindya segera menyelesaikan konflik kepengurusan Kadin di sejumlah provinsi, khususnya di Jawa Barat, yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Konflik internal di tubuh Kadin Jawa Barat telah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Sejumlah pengurus Kadin di tingkat kabupaten/kota meminta agar pimpinan Kadin Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah, berpedoman pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Peraturan Organisasi (PO) Kadin.

Baca Juga: Demo Korban Kavling Ekowisata Sentul di Depan DPRD Kabupaten Bogor, Minta Bupati Ikut Turun Tangan

Ketua Kadin Jawa Barat hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII di Hotel Preanger Bandung, H. Nizar Sungkar, menegaskan bahwa ia didukung oleh sedikitnya 18 ketua Kadin kabupaten/kota serta sejumlah anggota luar biasa (ALB). Dukungan tersebut menjadi dasar desakan kepada Kadin Indonesia untuk segera menetapkan dirinya sebagai ketua definitif Kadin Jabar.

“Dukungan yang melimpah menunjukkan bahwa Muprov di Bandung sah secara AD/ART dan PO organisasi. Tingkat kepercayaan para kadinda dan ALB sangat besar, dan saya bertekad mengembalikan marwah Kadin Jabar,” ujar Nizar dalam rapat konsolidasi Kadin Jawa Barat yang digelar di Purwakarta, Sabtu (1/11/2025).

Iklan Setalah Paragraf ke 5

Menurut Nizar, seluruh hasil Muprov dan rapat formatur telah disampaikan ke Kadin Indonesia. Ia berharap proses verifikasi yang dilakukan bersifat objektif dan sesuai aturan organisasi.

Baca Juga: Satu Tiket, Dua Pengalaman: Festival Sastra–Musik & Bonus E-Book Edukatif