JABARONLINE.COM - Presiden terpilih Prabowo Subianto belakangan ini menyatakan kesediaannya untuk mengambil peran penting sebagai mediator perdamaian dalam ketegangan geopolitik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Langkah ini tentu menarik perhatian publik internasional mengingat kompleksitas hubungan ketiga negara tersebut.
Namun, inisiatif besar ini juga memicu diskusi serius mengenai kelayakan waktu dan posisi Indonesia dalam mediasi tersebut. Beberapa pihak menyoroti bahwa keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bisa menjadi dilema, mengingat Israel dan Amerika Serikat juga merupakan anggota di dewan yang sama.
Menyikapi hal tersebut, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi, memberikan pandangannya mengenai potensi peran yang akan diambil oleh Prabowo. Ia mengakui bahwa secara prinsip, upaya mediasi adalah hal yang patut dihargai.
Didi Sukyadi berpendapat bahwa meskipun secara konsep Prabowo dapat mengambil peran mediator, pelaksanaan upaya tersebut saat ini menghadapi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh kondisi konflik yang masih berada dalam fase memanas.
"Sebagai mediator banyak hal yang diperhatikan, secara upaya bisa dilakukan tapi harus lihat situasi dan kondisi apakah peran itu memungkinkan untuk saat ini atau tidak," kata Didi Sukyadi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor UPI Didi Sukyadi saat berada di Bandung pada hari Sabtu, 7 Maret 2026. Analisis ini menekankan pentingnya momentum dalam diplomasi tingkat tinggi.
Kesiapan seorang mediator harus dibarengi dengan analisis mendalam terhadap dinamika lapangan yang sedang berlangsung. Jika situasi masih sangat volatil, upaya mediasi mungkin tidak akan membuahkan hasil optimal.
Kondisi perang yang masih memanas, menurut pandangan akademisi ini, menjadi variabel kunci yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia sebelum melangkah lebih jauh dalam inisiatif diplomatik tersebut.
Dilansir dari sumber berita, pandangan ini menggarisbawahi kehati-hatian yang diperlukan dalam menavigasi isu sensitif antara Iran, Israel, dan negara-negara Barat.
