JABARONLINE.COM - Wacana pemerintah untuk mengalihkan sebagian proses belajar mengajar ke sistem daring muncul sebagai salah satu strategi alternatif guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Opsi kebijakan ini, meskipun dinilai memiliki potensi strategis, memerlukan kajian mendalam dan persiapan infrastruktur yang komprehensif.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan sorotan serius terhadap rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini. Mereka menekankan bahwa aspek teknis di lapangan menjadi penentu utama keberhasilan implementasi di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini penting mengingat tujuan akhir dari setiap kebijakan pendidikan adalah memastikan hasil belajar mengajar tetap optimal dan sesuai dengan standar kurikulum nasional yang ditetapkan. Kegagalan teknis dapat mengancam hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, secara khusus menyoroti pentingnya aspek kesiapan tersebut. Ia menekankan bahwa tanpa persiapan yang matang, tujuan penghematan justru dapat berbenturan dengan kualitas mutu pendidikan.
"Keberhasilan implementasi sistem jarak jauh ini akan sangat bergantung pada kesiapan teknis di lapangan," ujar Rerie. Pernyataan ini menggarisbawahi kekhawatiran parlemen terhadap kesenjangan digital antar daerah.
Jika infrastruktur seperti jaringan internet dan ketersediaan perangkat belum merata, penerapan sekolah daring secara masif justru akan menciptakan diskriminasi akses terhadap ilmu pengetahuan bagi siswa di daerah terpencil. Persiapan ini harus melampaui sekadar wacana.
Dilansir dari BISNISMARKET.COM, opsi sekolah daring ini memang dilihat sebagai langkah pragmatis untuk mengurangi beban negara dalam subsidi energi. Namun, MPR mengingatkan bahwa solusi energi tidak boleh mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.
Oleh karena itu, kesiapan matang dalam hal dukungan teknis dan pelatihan guru menjadi prasyarat mutlak sebelum kebijakan ini dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh tingkatan pendidikan. Kualitas pembelajaran harus tetap menjadi prioritas utama.
