JABARONLINE.COM - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi tegas mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pekerja. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mengelola arus kas perpajakan wajib pajak sepanjang tahun berjalan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepatuhan yang lebih terdistribusi dan menghindari lonjakan beban pajak di periode tertentu.
Keputusan untuk memotong langsung pajak dari THR merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan TER ini sendiri diketahui telah mulai berlaku efektif sejak tahun 2025. Penerapan sistem ini memastikan bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat sudah memperhitungkan kewajiban fiskal secara periodik.
Yon Arsal, yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, menjadi juru bicara utama dalam menjelaskan rasionalisasi di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, pemotongan saat pembayaran THR adalah cara efektif untuk menyerap potensi pajak yang timbul dari penerimaan non-rutin tersebut. Hal ini berbeda dengan skema pemotongan yang mungkin hanya dilakukan di akhir periode fiskal.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang khusus untuk mencegah terjadinya penumpukan kewajiban pajak yang signifikan. Jika THR tidak dikenai potongan saat itu juga, maka beban pajak yang terutang akan terkonsentrasi saat perhitungan tahunan. Strategi ini merupakan bagian dari upaya penyederhanaan administrasi perpajakan bagi pembayar pajak.
Implikasi dari pemotongan ini adalah memastikan bahwa penerima THR akan merasakan dampaknya secara langsung namun terukur pada saat penerimaan bonus tersebut. Dengan demikian, beban pembayaran pajak tahunan yang harus ditanggung oleh individu tersebut di masa mendatang akan menjadi lebih ringan dan terprediksi. Ini juga meningkatkan arus kas penerimaan negara secara berkelanjutan.
Informasi ini disampaikan langsung dari Jakarta, di mana Direktorat Jenderal Pajak menegaskan komitmennya untuk menerapkan regulasi perpajakan secara transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Keputusan ini merupakan langkah teknis dalam rangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan individu.
Secara keseluruhan, pemotongan PPh atas THR oleh DJP adalah langkah proaktif yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian fiskal. Hal ini bertujuan menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih stabil, mengurangi risiko tunggakan besar di akhir tahun, dan memastikan kepatuhan berjalan secara merata sepanjang tahun.
