JABARONLINE.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto telah mengambil langkah konkret dalam memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara menjelang hari raya. Alokasi dana sebesar Rp 21 miliar telah disiapkan khusus untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026.
Kepastian mengenai pencairan THR ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian finansial bagi para pegawai menjelang momen penting keagamaan.
Adapun penerima tunjangan tersebut mencakup seluruh lapisan pegawai di lingkungan Pemkot Mojokerto. Hal ini meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
Kesiapan anggaran ini ditegaskan menyusul diterbitkannya sebuah dokumen resmi oleh pemerintah daerah. Dokumen tersebut mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembayaran THR dan gaji ketiga belas tahun 2026.
"Seluruh pegawai mulai dari PNS, PPPK penuh waktu hingga PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026," ujar Ika Puspitasari. Pernyataan ini memberikan jaminan resmi kepada seluruh aparatur sipil di Mojokerto.
Surat edaran yang telah diterbitkan tersebut menjadi landasan hukum dan teknis pelaksanaan pembayaran kewajiban ini. Hal ini memastikan proses pencairan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemkot Mojokerto.
Informasi mengenai kepastian pencairan ini dilansir dari kantor Pemerintah Kota Mojokerto, memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah terkait hak-hak pegawai. Langkah proaktif ini diharapkan dapat membantu meringankan beban kebutuhan para pegawai.
Pemberian THR dan gaji ke-13 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moralitas para abdi negara. Hal ini menunjukkan perhatian serius Pemkot Mojokerto terhadap kesejahteraan sumber daya manusianya.
